Platform Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Prof. Gunawan Sumodiningrat, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM membahas tentang Platform Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Era Kekinian utamanya menekankan pada 1. perkembangan penerapan program-program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, 2. Hambatan, peluang dan potensi penerapan program-program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan 3.Fenomena-fenomena paradoks pembangunan yang diakibatkan oleh bias penerapan program-program pemberdayaan masyarakat, sebuah otokritik,






1. Hakikat Pembangunan

PEMBANGUNAN adalah proses mewujudkan masyarakat sejahtera secara adil dan merata. Masyarakat sejahtera ditandai adanya dengan kemakmuran berupa meningkatnya konsumsi masyarakat karena meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat berlangsung baik bila asumsi-asumsi pembangunan, yakni adanya kesempatan kerja secara penuh (full employment), tiap orang memiliki kemampuan yang sama (equalproductivity), dan semua pelaku ekonomi bertindak rasional (efficient), terpenuhi.

Dalam kenyataan, asumsi-asumsi tersebut sangat sulit dipenuhi. Pasar seringkali tak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya alam hingga menciptakan kondisi full employment, karena tingkat kemampuan dan produktivitas pelaku ekonomi sangat beragam. Kondisi ini diperburuk kenyataan bahwa tidak semua pelaku ekonomi mendasarkan perilaku pasarnya pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian, pasar atau ekonomi pun terdistorsi. Dalam jangka panjang, pasar atau ekonomi yang terdistorsi bakal melahirkan berbagai masalah pembangunan seperti kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan.

Dalam kondisi terdistorsi, pembangunan tidak dapat dibiarkan berlangsung secara alamiah. Pembangunan harus berjalan dengan intervensi pemerintah melalui kebijakan- kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi-asumsi tersebut. Stiglitzt menyatakan, pemihakan pemerintah terhadap satu golongan terjadi karena kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar didefinisikan sebagai munculnya masalah-masalah pembangunan akibat tidak terpenuhinya asumsi-asumsi pembangunan. Asumsi-asumsi tersebut, antara lain, kesamaan informasi, kemampuan, dan akses kepada sumber daya ekonomi.


2. Penyebab Kemiskinan

JIKA diidentifikasi, penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling terkait, yaitu: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, (3) prasarana dan sarana yang belum merata dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, (4) minimnya modal, dan (5) berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada. Kelemahankelemahan ini menyebabkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada, sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok, wilayah, dan sektor yang kaya dan mampu. Akibatnya, penduduk miskin relatif menjadi lebih miskin lagi. Saling kait antarfaktor yang tidak berujung ini telah disinyalir Nurkse, yang digambarkannya sebagai lingkaran setan kemiskinan.

Jika dianalisis lebih dalam, kelemahan-kelemahan ini juga membentuk sirkulasi sebagaimana diterangkan dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar, yang menitikberatkan urgensi tabungan dan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Penduduk miskin berarti tidak memiliki pendapatan cukup, sehingga tingkat tabungan rendah. Tabungan rendah berimplikasi pada tiadanya modal untuk meningkatkan produksi. Jika produksi tidak meningkat maka pendapatan pun tidak meningkat, dan muaranya adalah kemiskinan. Apabila keadaan ini dibiarkan, maka kesenjangan, baik itu kesenjangan antarkelompok pendapatan, antardaerah, maupun antarsektor, akan semakin lebar.

Memahami tantangan ini maka program pembangunan difokuskan pada tiga aspek pemberdayaan: sumberdaya manusia, ekonomi, prasarana dan lingkungan. Dari fokus pembangunan pada tiga aspek yang disebut dengan Tribina Pemberdayaan Masyarakat ini, selanjutnya ditingkatkan dengan pemberdayaan kelembagaan dan menjaga keberlanjutan pasca program, exit strategi program, yang dikenal dengan Panca Bina: manusia, usaha, prasarana-lingkungan, kelembagaan dan keberlanjutan.

3. Sekilas Perkembangan Paradigma Pembangunan
TIDAK dapat dipungkiri, bahwa kiprah pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh pikiran besar dunia (world view), terutama yang berlaku di negara-negara dunia ketiga. Pengaruh-pengaruh tersebut bukannya masuk ke dalam nuansa pembangunan di Indonesia tanpa adanya kesengajaan dari para elite penentu kebijakan nasional, namun secara sadar justru telah diadaptasi, terutama melalui pendekatan-pendekatan yang dibiayai oleh Bank Dunia dan badan-badan keuangan dunia lainnya. Kecenderungan perkembangan konsep pembangunan di Indonesia dapat diikuti sejak 1960-an dengan konsep growth strategy-nya sampai pada 1990-an dengan konsep empowerment-nya.

Pertama Growth Strategy yang dimulai pada sekitar dasa warsa 1960-an, banyak negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meniru atau mengadopsi pendekatan “growth priority” yang memfokuskan diri pada akumulasi kapital nasional, dengan Produk Domestik Bruto (GNP: Gross National Product) sebagai ukuran keberhasilannya. Kedua Growth with Distribution. Menyadari kegagalan strategi growth di atas, maka pendekatan pembangunan di negara-negara berkembang kemudian bergeser pada growth with distribution dengan strategi utama employment-oriented development. Pendekatan ini segera mendapat dukungan dari badan-badan internasional terutama ILO (International Labor Organization). Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat, sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh mesin ekonomi nasional.

Ketiga, Appropriate Technology. Kegagalan dari teknologi tinggi capital-intensive dalam penyediaan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk dunia ketiga, telah memicu lahirnya pendekatan baru yang disebut sebagai appropriate technology. Seperti tertulis di dalam Columbia Report, maka filosofi dari pendekatan ini menyatakan bahwa “perluasan kesempatan kerja tidak harus dilakukan melalui pengembangan pola-pola kebutuhan masyarakat, melainkan juga dapat dilakukan melalui penciptaan barang-barang produksi melalui cara-cara yang lebih bersifat padat karya”.
Keempat Basic Needs Development. Menyusul ketidakpuasan terhadap konsep appropriate technology, pada 1976 ILO menerbitkan suatu dokumen yang bertitel employment growth and basic needs. Di dalam dokumen tersebut, basic needs telah dijadikan tema sentral atau tema unggulan untuk pembangunan dunia ketiga. Konsep dasar dari pendekatan ini adalah penyediaan kebutuhan minimum bagi penduduk yang tergolong miskin. Kebutuhan minimum yang dimaksud tidak hanya sebatas hanya pangan-pakaian-papan saja, melainkan juga kemudahan akses pada pelayanan air bersih, sanitasi, transport, kesehatan, dan pendidikan.



Kelima Sustainable Development. Ide dasar dari konsep sustainable development bermula dari the club of rome pada 1972, yakni sekelompok orang yang terdiri dari para manajer, ahli ilmu teknik, dan ilmuwan se-Eropa, yang berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai the limits to growth. Pesan penting dari dokumen tersebut di antaranya adalah: bahwa sumber daya alam telah berada pada suatu tingkat ketersediaan yang memprihatinkn dalam menunjang keberlanjutan (sustainability) pertumbuhan penduduk dan ekonomi.
Keenam empowerment. Konsep empowerment (pemberdayaan), muncul karena adanya dua premis mayor, yakni kegagalan dan harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi persamaan gender, persamaan antargenerasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab civil society akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.


4. Program Pemberdayaan Masyarakat

PADA era 90-an muncul program-program pemberdayaan yaitu Intensifikasi massal (Inmas), dan program peningkatan pendapatan petani/nelayan kecil (P4K) dari Deptan, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dari BKKBN, koperasi unit desa (KUD) dan simpan pinjam (Depkop), usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), BKD, dan PKK (Depdagri), kelompok usaha bersama (KUBE) dari Depsos, dan wajib belajar 9 tahun (Depdikbud), imunisasi dan penyediaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas, Depkes). Selain itu, mekanisme pembangunan sektor juga dijabarkan ke dalam program penyediaan prasarana fisik (Departemen PU), yang pada akhirnya mendukung seluruh program khusus ditujukan untuk pembangunan manusia.

Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti Kelompok Usaha Bersama atau KUBE dari Departemen Sosial yang dimulai sejak tahun 1982, kemudian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera atau dari BKKBN, dan Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil atau P4K dari Departemen Pertanian. Pada saat itu strategi pembangunan yang dipergunakan adalah dikenal dengan 8 (delapan) jalur pemerataan yang meliputi:
1. Kebutuhan pokok rakyat,
2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan,
3. Pemerataan pembagian pendapatan, khususnya melalui usaha-usaha padat karya,
4. Pemerataan kesempatan kerja melalui peningkatan pembangunan regional,
5. Pemerataan dalam pengembangan usaha, khususnya memberikan kesempatan yang luas bagi golongan ekonomi lemah untuk memperoleh akses perkreditan dan penggalakan koperasi,
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita,
7. Pemerataan penyebaran penduduk melalui transmigrasi dan pengembangan wilayah,
8. Pemerataan dalam memperoleh keadilan hukum.

Pada tahun 1990 dimunculkan Program Pengembangan Wilayah (PPW). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990, PPW adalah program pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan perwilayahan dan ditujukan untuk mengembangkan wilayah yang bersifat khusus secara lintassektoral dan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
Pendekatan PPWT ini pada hakekatnya merupakan upaya penanggulangan di wilayah-wilayah khusus di perdesaan dan permukiman kumuh perkotaan yang bersifat lintassektoral dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang relatif tertinggal.

Kebijakan khusus melalui Program Pengembangan Wilayah (PPW), dikembangkan lagi menjadi Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Program Pengembangan Kawasan Khusus (PPKK), dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di desa-desa tertinggal.
IDT atau Program Inpres Desa Tertinggal dilaksanakan berdasarkan Inpres RI Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT meliputi: (1) komponen langsung Rp20 juta/desa tertinggal sebagai dana bergulir, (2) bantuan pendampingan Pokmas IDT, dan (3) bantuan pembangunan prasarana dan sarana di desa tertinggal.

Pada program IDT inilah peran lembaga swadaya masyarakat mulai diperhatikan. Program penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan untuk meningkatkan peranserta masyarakat, dan menyempurnakan administrasi pembangunan melalui perampingan jalur birokrasi, sehingga intervensi aparat pemerintah di tingkat lokal dapat diminimalkan. Sebaliknya, peranserta masyarakat lokal dalam pelaksanaan maupun pemantauan kegiatan makin meningkat. Dengan demikian upaya memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan sungguh-sungguh menjadi gerakan nasional yang berlangsung secara mandiri, terencana, sistematis, dan terpadu.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Program IDT, dikembangkan P3DT. Program ini, yang dilaksanakan sejak tahun anggaran 1995/1996, menekankan bantuan prasarana dan sarana dasar yang dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya, peran serta aktif masyarakat lokal, penguatan kelembagaan pembangunan di tingkat lokal, dan pelestarian hasil pembangunan melalui pemantapan sistem pelaporan (pemantauan dan evaluasi) makin dimantapkan.

Prinsip penguatan kelembagaan pembangunan, yang dilaksanakan melalui wadah kelompok swadaya masyarakat lokal, antara lain LKMD, menjadi dasar pembangunan prasarana dan sarana pokok sosial ekonomi. Melalui pelaporan yang tertib, maka perkembangan dan pelestarian kegiatan, hasil pembangunan, dan dampaknya dapat diketahui untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lebih lanjut.
Dalam tahap selanjutnya, P3DT disempurnakan menjadi PPK, yang mulai diselenggarakan pada tahun anggaran 1998/ 1999. Program ini mengutamakan pentingnya mekanisme perguliran dana2 bantuan langsung yang dilakukan melalui lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut unit pengelola keuangan (UPK). Penggunaan dana bantuan melalui PPK ini dibatasi persyaratan yang ketat. Dana bantuan yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat hanya boleh digunakan untuk membiayai investasi sosial dan ekonomi produktif.

Upaya selama Repelita V-VI pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik tahun 1997. Selanjutnya guna mengatasi dampak krisis lebih buruk, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinasikan melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial. Pelaksanaan berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kendala pelaksanaannya selama 40 tahun terakhir meyakinkan pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan.

Melihat semakin urgennya permasalahan Kemiskinan di Indonesia maka melalu Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 junto Nomor 34 dan Nomor 8 Tahun 2002 maka dibentuklah Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai forum lintas pelaku dalam melakukan koordinasi perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan.

KPK merupakan puncak dari koordinasi program penanggulangan kemiskinan waktu itu (2001). KPK merupakan klminasi dari sinerji program inisiatif pemerintah dari PPW, PKT, program sektoral, Inpres Desa, Inpres Propinsi, Inpres Kabupaten difokuskan dalam IDT yang disempurnakan dalam P3DT dan PPK-P2KP. KPK mensinerjikan berbagai unsur lintas pelaku: pemerintah, masyarakat pelaku penanggulangan kemiskinan, LSM Orsos, Perguruan Tinggi, dunia usaha-corporasi, bank serta lembaga keuangan lainnya.

Melalui Sekretariat KPK diharapkan dapat dimulai Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang menjadi tanggung jawab seluruh unsur pelaku pembangunan.
Namun karena suasana politik pemerintahan, status KPK diturunkan menjadi TKPK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan turun lagi menjadi TKPPK Tim Koordinasi Perecepatan Penanggulangan Kemiskinan yang lebih fokus, menyempit pada pelaksanaan program pemerintah saja. Unsur swasta, perguruan tinggi, LSM Orsos tidak langsung berperan dalam Tim. Ini adalah suatu kemunduran dan pengerdilan semangat gerakan nasional pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Nuansa Keppresnyapun menyempit pada pengawalan program pemerintah, sehingga dampak pada pemberdayaan masyarakat menjadi kurang optimal, yang pada akhirnya tidak mudah bagi masyarakat untuk langsung berperanserta dalam program yang digerakkan pemerintah tersebut. Unsur pelaku pembangunan kembali berjalan masing-masing.

KPK dalam mengkoordinasi sektor-sektor dan lembaga pemerintah non departemen, juga bekerjasama dengan Bank Indonesia –sebagai koordinator Kelompok Kerja Sekretariat KPK bidang Pendanaan- mengkoordinasi berbagai program keuangan mikro (microfinance) bersama bank-bank pembangunan daerah (BPD) dan bank-bank perkreditan rakyat (BPR) bekerja-sama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat seperti Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan (LDKP) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KPK menyelenggarakan Kongres I pada tahun 2003 yang menghasilkan “Deklarasi Yogyakarta” tentang Komitmen Bersama Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Deklarasi tersebut berisi tentang komitmen para Gubernur, Bupati, dan Walikota se Indonesia untuk secara bersama menanggulangi kemiskinan. KPK juga telah menghasilkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan atau SNPK.

Untuk lebih mempertajam keberadaan Komite Penanggulangan Kemiskinan maka pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberadaan TKPK diharapkan melanjutkan dan memantapkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPK. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tugas dari TKPK adalah melakukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah NKRI melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2006 saat Sidang Kabinet tanggal 7 September 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada tanggal 30 April 2007 PNPM-Mandiri diluncurkan Presiden di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Mengingat keberhasilan selama ini dan urgensi serta kepentingan PNPM dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, maka perlu untuk dilanjutkan dan dijaga kelestariannya. Untuk mempertahankan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diperlukan lembaga yang kuat dalam mendukung partisipasi masyarakat dan penata kelolaan pemerintahan yang baik. Sehingga keberadaan institusi semacam Badan Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau BNPM akan sangat dibutuhkan.

5. Hambatan, Peluang dan Potensi

SEJAK Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama, upaya pemberdayaan masyarakat telah diintegrasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Bahkan untuk menunjukkan keberpihakan pembangunan, dipakai terminologi triple track yang salahsatunya membahas pro poor. PNPM telah menjadi best practice di berbagai negara, mengingat keunggulannya pada faktor koordinasi, tetapi tetap memberi ruang untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Hambatan program pemberdayaan salahsatunya adalah intervensi politik. Misalnya pemerintah telah menetapkan kantung-kantung kemiskinan (poverty enclave) sebagai sasaran, sekaligus sebagai percontohan, namun karena permintaan beberapa pihak yang merasa mewakili konstituennya, pemilihan lokasinya menjadi berubah. Atau kemudian semua daerah mendapat program pemberdayaan, dengan jumlah anggaran yang dibuat merata –sehingga menjadi lebih kecil dananya. Kemungkinan lain adalah intervensi politik dari para elite pejabat di akar rumput. Meskipun secara konseptual proyek-proyek infrastruktur disusun dan diusulkan oleh masyarakat miskin, elite desa (seperti kepala desa dan anggota LMD) berperan sangat dominan.

Program pemberdayaan menjadi ampuh untuk mengurangi kemiskinan karena tingkat keberlanjutannya (sustainability). Dengan diberdayakan, diharapkan si miskin akan benar-benar terentas, dan hal itu bertahan lama. Pemberdayaan mengarah kepada Tri-Daya yaitu usaha, manusia, lingkungan –yang berarti ekonomi (usaha), kualitas SDM (manusia), dan infrastruktur (lingkungan). Namun mengingat tolok ukur ”manusia” itu relatif agak sukar, maka program cenderung kepada usaha dan lingkungan. Bahkan karena faktor ”usaha” sendiri juga kadang membutuhkan etos tersendiri (termasuk merubah mitos) maka daya yang ketiga –yakni lingkungan- lebih diutamakan. PNPM untuk itu selayaknya dikembalikan ke rel semula yaitu pembangunan manusianya. Seperti yang telah disebut dalam Pedoman Umum PNPM bahwa prinsip program ini yang pertama adalah ”pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya” sehingga pembangunan manusia menjadi yang utama, seperti syair dalam lagu kebangsaan bangunlah jiwanya bangunlah badannya.

Kemudian aspek keberlanjutan atau sustainabiliti-nya. Semestinya para pemanfaat program (beneficiaries) yang telah menerima program ini pada tahun pertama, tidak mendapatkan progran secara terus menerus. Perlua ada peningkatan sebagai hasil pemberdayaan. Pada tahun ketiga musti mendapatkan hubungan dengan perbankan untuk kemudian berkompetisi di pasar (mempertimbangkan sisi demand dan supply).
Penggolongan kelas (yang disebut dengan ”klaster” di program PNPM, meskipun definisi sebenarnya dari cluster berbeda secara perspektif ekonomi regional) selayaknya dipahami sebagai meningkatnya taraf ekonomi masyarakat dari kelas 1, ke kelas 2, kemudian ke-3. Jadi bukan hanya dipahami sebagai katagorisasi kelompok program, dan perbedaan wilayah.

Berikutnya ádalah belum optimalnya peran pendampingan. Pendamping ini ibaratnya kepanjangan tangan Pemerintah untuk menyukseskan program, mengingat kesenjangan informasi (asymetric information) yang sangat mungkin terjadi. Mekanisme kelompok sebagai sasaran (bukan individu) merupakan salahsatu upaya untuk mengurangi kesenjangan inforamsi tersebut.

Bersyukur, bahwasanya program-program yang dibiayai dana PNPM, baik SPP (simpan pinjam perempuan) maupun non-SPP (infrastruktur dan pelatihan), didasarkan pada pendekatan kelompok. Tetapi bila penentuan jumlah dana yang tersalur ke suatu kecamatan/desa didasarkan pada pendekatan individu –yang berarti besar kecilnya dana ditentukan oleh jumlah orang miskin di kecamatan atau desa yang bersangkutan, maka akan muncul indikasi kerawanan dana PNPM Mandiri tersalur ke kelompok yang bukan sasaran (bukan orang miskin).

Selanjutnya, perihal potensi program pemberdayaan di Indonesia, hal ini terkait dengan proses demokratisasi yang berkembang sesuai tahapannya (on the right track). Meski sedikit lambat dan berliku, tetapi dalam hal transparansi dan kebebasan suara, kita telah bergerak amat maju. Potensi alam yang melimpahruah, dan potensi pasar dalam negeri yang besar, menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Selain jatidiri bangsa yang setiakawan dan gotongroyong insyaallah menjadi modal utama untuk maju.

6. Fenomena Paradoks

Dari pengalaman pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang dimotori pemerintah serta mengamati hambatan, tantangan dan peluang keberhasilan program dapat dicatat beberapa inkonsistensi dalam pelaksanaan, yang pada masa mendatang perlu disempurnakan sehingga menjadi peluang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan. PNPM dapat disebut sebagai satu program unggulan pemerintah yang bisa dijadikan penggerak Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan. PNPM merupakan puncak penyempurnaan program pembangunan yang memihak rakyat, wong cilik. Dasar-dasar pengembangan PNPM adalah pemihakan kepada penduduk miskin. Dalam pelaksanaan disyaratkan hal-hal antara lain unsur persatuan, musyawarah dan mufakat, untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam setiap langkah pelaksanaan musyawarah selalu disyaratkan oleh pendamping program memulai dengan berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga rapat dan program yang dibahas berhasil dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Dengan demikian menurut pemahaman kami, PNPM adalah wujud dari pelaksanaan ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila, lebih lanjut, konsep awal dari pelaksanaan PNPM yang dimulai dari IDT-Inpres Desa Tertinggal, disempurnakan dalam P3DT, PPK dan P2KP, adalah melaksanakan tujuan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam Mukadimah UUD-1945, yakni ”melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga ketertiban dunia”. Memperhatikan landasan hukum dan konstitusional dari program ini, maka PNPM pada dasarnya melaksanakan pilar-pilar mewujudkan kesejahteraan rakyat berwawasan kebangsaan.

Dari Visi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diterjemahkan dalam Misi PNPM sebagai prinsip yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan program. Prinsip yang menjadi tolok ukur keberhasilan program antara lain adalah enam prinsip: pertama, target masyarakat kelompok sasaran yang jelas berdasar nama alamat (by name by address-BNBA); kedua, terbentuknya pendamping, fasilitator di kecamatan sebagai manajer sosial-ekonomi penggerak pembangunan di kecamatan (MASKOT); ketiga, terbentuknya kelompok usaha bersama ekonomi produktif (KUBE); keempat, terbentuknya lembaga pengelola keuangan milik masyarakat (LKM); kelima, terjadinya perubahan struktur masyarakat dari miskin menjadi kaya; keenam, terjadinya keberlanjutan kegiatan pasca program (exit strategy) yang jelas.

Namun demikian, dalam pelaksanaan terdapat pergeseran, penyimpangan, perbedaan atau paradoks dari harapan menjadi kenyataan. Pergesaran ini dimulai dari Visi, Misi dan Implementasi. Beberapa hal yang dapat diamati terkait sejak tataran konsepsi, sosialisasi-advokasi penyamaan persepsi, penyiapan masyarakat dan aparat, harapan dalam pendampingan, serta dalam pelestarian hasil.

Pertama dari sisi Konsepsi. Konsepsi awal PNPM adalah pemberdayaan masyarakat yang merupakan perkembangan sejak dari IDT, P3DT, PPK, P2KP dan akhirnya menjadi PNPM. Konsepsi awalnya adalah pemberdayaan manusia, meningkat ke pemberdayaan lingkungan-prasarana, dan pemberdayaan ekonomi, Sehingga bobot alokasi penggunaan dana dalam PNPM diutamakan pada pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan cenderung ke pembangunan fisik, prasarana. Alasannya adalah bahwa pembangunan fisik cepat bermanfaat dan kasat mata, namun dari sisi pemberdayaan sebenarnya kurang optimal. PNPM juga sebagai pembelajaran masyarakat. Dalam istilah penanggulangan kemiskinan disebutkan menjadi tiga klaster fakir-miskin-rentan atau menjelang kaya. Pemahaman yang berbeda bahwa klaster merupakan enclave wilayah pembangunan, dan sektoral. Sebagai akibatnya masyarakat yang dibina sejak dari klaster satu dengan hibah murni, meningkat ke klaster dua dengan hibah bersyarat yang menerima stimulan dana mulai bekerja dan membuahkan hasil, dan meningkat ke klaster tiga dengan hibah penjaminan kredit usaha rakyat, tidak sertamerta bisa mendapatkan kredit (KUR). Masyarakat untuk mendapatkan kredit masih tetap diperlukan syarat agunan tambahan, yang semestinya hubungan sosial sebagai hasil dari pendampingan sejak klaster satu-dua-tiga ini menjadi jaminan pengganti berupa tanggung renteng bagi lembaga keuangan yang terkait dalam pelaksanaan program PNPM.
Kedua Advokasi-sosialisasi, PNPM diharapkan menjadi simpul dalam pembangunan klaster kecamatan, namun keterbatasan sosialisasi dan advokasi pemahaman konsep tidak merata diantara masyarakat kelompok sasaran dan aparat terkait. Kurang efektifnya advokasi-sosialisasi menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan. Program yang sangat bagus didisain untuk pemberdayaan masyarakat kurang optimal mencapai sasaran. Advokasi-sosialisasi juga diharapkan sebagai sarana memperkuat mekanisme P5D yang mensinerjikan harapan masyarakat dengan perencanaan yang dirumuskan di pusat.

Ketiga Edukasi, sebagai upaya pelatihan dan pembelajaran. Melalui PNPM diharapkan masyarakat menjadi mandiri, memahami hakikat pembangunan. Pemberdayaan diharapkan terjadi pada tingkat aparat pemerintah di pusat sampai ke daerah dan klaster kecamatan yang memahami peran pemerintah sebagai failitator memberdayakan masyarakat. Edukasi juga diharapkan mempersiapkan tenaga pendamping lokal yang mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri dari hasil pembinaan pendampingan kepada masyarakat. Tenaga pendamping diharapkan mendapat insentif dari keberhasilan usaha masyarakat dalam wadah kelompok usaha bersama (KUBE) dan dikelola dalam lembaga keuangan milik masyarakat (LKM). Disebutkan terdahulu, terkait dengan edukasi KPK melaksanakan kerjasama dengan Bank Indonesia dan beberapa bank dan lembaga keuangan untuk mempersiapkan pendamping mandiri dalam wadah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Meskipun hampir semua kantor wilayah Bank Indonesia telah dan masih melaksanakan pemberdayaan KKMB, namun hasilnya belum seperti diharapkan. Pada umumnya insentif KKMB masih tergantung dari proyek, bukan dari hasil pengembangan usaha produktif masyarakat yang didampingi.

Keempat Supervisi, supervisi-pendampingan diharapkan menjadikan masyarakat mandiri profesional. Demikian pula tenaga pendamping menjadi mandiri profesional. Sumber hidupnya dari kegiatan ekonomi produktif dari masyarakat yang dibina. Bersamaan dengan itu, melalui program PNPM diharapkan meningkatkan efektifitas forum pembahasan rapat koordinasi pembangunan. Namun dalam pelaksanaan pembahasan program PNPM terpisah dari pembahasan program pembangunan dari SKPD. Hal lain yang menjadikan perbedaan harapan dengan pelaksanaan adalah pemahaman otonomi daerah yang terlalu memberikan keleluasaan kebebasan kepada masyarakat dan daerah untuk menentukan prioritas pemberdayaannya. Kecenderungan pilihan jatuh kembali pada pembangunan prasarana fisik. Sehingga supervisi bagaimanapun intensifnya tidak optimal mencapai harapan pemberdayaan masyarakat mewujudkan kesejahteraannya.

Kelima Sustainabiliti, keberlanjutan program setelah jangka waktu program selesai, kegiatan yang didanai menjadi milik masyarakat. Setidaknya menjadi kegiatan berkelanjutan sebagai hasil dari program pemberdayaan masayarakat. Namun karena pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat yang tidak sama menyebabkan PNPM masih sebatas program rutin sektoral departemen dalam mengurangi kemiskinan. PNPM belum optimal memberdayakan masyarakat, belum berhasil menjadikan penduduk miskin menjadi produktif, dari miskin menjadi kaya. Belum menjadikan penduduk miskin mandiri sesuai kredo tripple track strategy yang pro-poor dengan employment-income-growth sebagai satu rangkaian pembelajaran. Pemberdayaan.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa PNPM adalah program unggulan pemberdayaan masaayarakt yang tepat dilaksanakan, namun demikian untuk menjaga efektifitas program pemberdayaan masyarakat yang diharapkan maka diperlukan antara lain hal berikut:
Pertama, mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan dengan satu Gerakan Nasional Pembangunan Kesejahteraan Sosial-ekonomi, yang juga sebagai gerakan nasional pembangunan bangsa,
Kedua, Spirit menjadi kredo: Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, dalam lirik lagu kebangsaan, harus menjadi kredo langkah nyata menciptakan kesejahteraan riil masyarakat dengan triple track strategy kerja-untung-menabung, employment-income-growth,
Ketiga, perlu dimiliki visi, misi, implementasi pembangunan bangsa yang menyatu dengan pelaksanaan di masyarakat dalam lingkup makro dengan mikro, pusat dan daerah. Sudah saatnya dimantabkan pembangunan bangsa yang mengutamakan butir-butir dasar negara Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, musyawarah mufakat yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kredo ini dikenal dengan pelaksanaan empat pilar wawasan kebangsaan yaitu: Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharmma Mangrova, Pancasila, Undang-undang Dasar RI 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan RI.

Keempat, peran TKPPK dibawah Kantor Wakil Presiden RI perlu lebih dioptimalkan menjadi Sekretariat Penggerak Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang menerapkan mekanisme pembangunan dari bawah sinerji dari atas, yang pada masa silam disebut mekanisme P5D,
Kelima, konsep pengembangan klaster kecamatan telah menjadi pendekatan PNPM dan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tepat. Pendekatan ini perlu dimantapkan menjadi model utama terwujudnya pusat pertumbuhan dalam klaster pembangunan yang membawa suasana perubahan masyarakat dari tradisional ke masyarakat modern. Membangun Indonesia dimulai dari terbangunnya ”ruh” pembangunan manusia yakni keluarga yang sehat-bahagia-sejahtera di desa, Bangga Desa.


Gunawan Sumodiningrat, adalah Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta. Makalah ini disampaikan pada seminar pemberdayaan masyarakat di hotel Bidakara, jakarta, pada tanggal 15 Maret 2011.

Artikel Terkait

Berbagi informasi bisnis dan peluang usaha untuk Anda. Kontak kami utk informasi selengkapnya