Ketentuan Gugurnya Dokumen Penawaran Pada Lelang Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat


Pelaksanaan sebuah program pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi sebuah pembelajaran kepada pelaku-pelaku dimasyarakat tentang tema tertentu yang disasar oleh program. Salah satu program dibawah Kementrian PUPR adalah NUSP-2 : Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2, yang berfokus dalam penangganan kawasan kumuh di Indonesia.

Tahapan Kegiatan Program Pemberdayaan


Kegiatan musyawarah kelurahan III digagas oleh program yang ditujukan untuk membahas hasil revisi dokumen rencana aksi perbaikan lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) yang telah disusun oleh UPL-BKM dengan TIPP dan telah disetujui oleh LCO.

Berdasarkan dokumen NUAP dan kegiatan prioritas penanganan yang telah disepakati oleh masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (Community Action Plan/CAP) yang memuat rencana pelaksanaan pembangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain dan rencana operasi dan pemeliharaannya.

Untuk lebih memahami tentang program NUSP-2 silahkan simak video berikut ini:


Masyarakat sebagai pelaku utama atau menjadi subyek pembangunan yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan NUSP-2 mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pembangunan infrastruktur dan pasca konstruksi di kelurahan.

Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Masyarakat


Ketika kegiatan infrastruktur yang akan difasilitasi oleh program telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang maka BKM melakukan Rencana pemaketan pengadaan barang dan jasa, yang didalamnya memuat Nama Paket, rincian bahan dan alat, volume dan satuan, harga, metode pengadaan, justifikasi dan perkiraan waktu pelaksanaan.



Metode pengadaan misalnya menjelaskan mana paket yang dilakukan dengan lelang sederhana, atau penunjukan langsung. Sedangkan untuk justifikasi berisi tentang pertimbangan kenapa dipilih metode pengadaan tersebut. Misalnya penunjukan langsung justifikasinya karena barang tidak ada dilokasi.

Dinamika Proses Pengadaan Barang dan Jasa


Ketika proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, karena sesuatu hal maka dipertimbangkan untuk dilakukan penguguran peserta lelang. Tentu keputusan ini harus dilakukan super hati-hati dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, karena akan membawa dampak lanjutan bila salah dalam tahapannya.

Pemerintah kota/kabupaten dalam hal ini Pokja harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dan persyaratan gugurnya suatu dokumen penawaran menurut sistem gugur satu sampul.

Aspek mempertimbangkan kemanfaatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sedang dilelang harus melekat pada anggota pokja sehingga pemanfaatn dana pembangunan Indonesia yang bersumber dari APBN/ APBD bisa optimal bermanfaat bagi masyarakat.


Ketentuan dan Persyaratan Gugurnya Dokumen Penawaran

Berikut ini hanya berbagi mengenai ketentuan dan persyaratan gugurnya suatu dokumen penawaran menurut sistem gugur satu sampul:

1. Gugurnya Dokumen Berdasar Perpres 54 tahun 2010 


Dalam perpres %$ ini disebutkan bahwa persyaratan yang menggugurkan bagi penyedia. Namun dalam definisi system gugur yang dijelaskan dalam Penjelasan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 48 Ayat (1) Huruf a, sbb: Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.


2. Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.f.7).c)


Menjelaskan tentang ketentuan umum dalam melakukan evaluasi : sbb: penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;


3. Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.8).b)


Evaluasi administrasi dalam metode system gugur satu sampul, menurut Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.8).b), penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, sbb: syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi; surat penawaran:

(a) ditandatangani oleh:

  • direktur utama/pimpinan perusahaan;
  • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
  • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
  • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
  • peserta perorangan.

(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran 

Apabila tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

(c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

Tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan bertanggal.

Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  • diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  • Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  • nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
  • besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  • besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
  • nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
  • paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.


4. Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.9).b)


Evaluasi teknis dalam metode system gugur satu sampul, menurut Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.9).b), penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan teknis, sbb:

  • metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
  • jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  • jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  • spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  • personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
  • bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Perpres diperkuat dengan ketentuan teknis berdasarkan Peraturan kepala LKPP (Perka)

5. Perka LKPP No. 14 tahun 2012 Bab II subbab B.1.f.5).b) :


Penjelasan yang termaktub dalam Bab II subbab B.1.f.5).b) menjadi pertimbangan yang melengkapi pengambilan keputusan oleh Pokja, yang menyatakan bahwa: penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:


(1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan

Apabila dipenuhi/dilengkapi, khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol);

(2) surat penawaran:

      (a) ditandatangani oleh:
  • direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
  • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
  • pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi yang namanyatidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
  • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
  • pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
  • Peserta Perorangan.
      (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; dan bertanggal.

(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  • Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  • Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
  • Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
  • Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
  • Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
  • Nama Kelompok Kerja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Kelompok Kerja ULP yang mengadakan pelelangan; dan
  • Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
  • Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
  • Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO;
  • Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan;

6. Perka LKPP No. 14 tahun 2012 Bab II subbab B.1.f.6).c) :


Ketentuan yang termuat dalam Bab II subbab B.1.f.6).c)  ini berbunyi: penawaran dinyatakan gugur dalam evelausi teknis apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
  • Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaantidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
  • Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
  • Layanan purnajual sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
  • Tenaga teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan) dan
  • Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
Demikian paparan tentang Ketentuan Gugurnya Dokumen Penawaran Pada Lelang Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

Artikel Terkait

Berbagi informasi bisnis dan peluang usaha untuk Anda. Kontak kami utk informasi selengkapnya