Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang

Artikel ini merupakan makalah, catatan presentasi dan tanya jawab dari Prof. Robert MZ. Lawang pada suatu seminar yang dilakukan di Jakrta beberapa hari lalu. Judulnya PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA: Antara Mazhab Modernisme dan Strukturalisme. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang: "pemberdayaan masyarakat membutuhkan suatu pemikiran ulang dengan tetap memegang pada unsur modernitas di satu pihak, dan potensi local di lain pihak."


I. PENDAHULUAN


Pengertian topik yang dibahas dalam makalah ini perlu dijelaskan lebih dulu. Penjelasan itu bertujuan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan pemberdayaan masyarakat (yang sudah dilakukan) di Indonesia, teori, metode yang digunakan dalam pemberdayaan itu menurut mazhab yang dianut.
  1. Pemberdayaan yang sudah dilaksanakan di Indonesia dapat dilihat melalui perspektif modernisme atau strukturalisme. Kalau pengertian ini yang dipilih, maka yang diharapkan dari makalah ini adalah analisis tentang praktek pemberdayaan dari masing-masing mazhab dalam suatu perbandingan.
  2. Pemberdayaan dianalisis perbandingan antara kedua perspektif itu dalam pengertian, tak satupun dari kedua mazhab itu yang diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan pemberdayaan di Indonesia. Kalau pengertian ini yang diambil, maka praktek pemberdayaan masyarakat di Indonesia bersifat eklektik (gado-gado). Kalau Indonesia berhasil mengembangkan mazhab gado-gado itu, maka itulah yang diharapkan dari makalah (atau seminar) ini.
Sebelum menentukan posisi metodologik, perkenankanlah saya mengemukakan variasi dari hasil pelaksanaan pemberdayaan, untuk dari situ baru dilakukan analisis apakah metodologi pemberdayaan itu secara ketat mengikuti salah satu mazhab yang dikemukakan panitia atau tidak. Berikut ini pengelompokan empirik tentang hasil pemberdayaan itu.
  1. Dari usaha pemberdayaan selama puluhan tahun terhadap kelompok masyarakat tertentu selama rezim Orde Baru dan “Orde” Reformasi sejak akhir 1990-an, hampir tidak ada hasil yang bertahan lama. Masuk dalam kategori ini adalah pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam negeri (P3A, sebagian KAT).
  2. Ada juga pemberdayaan kondisi lingkungan eksternal masih mendukung. Masuk dalam kategori ini adalah pemberdayaan yang untuk sementara menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan, dan mungkin dapat bertahan kalau kondisi kerja internal mereka selama ini dipertahankan, dan kalau yang dilakukan oleh pihak LSM tertentu, terutama yang berasal atau berafiliasi dengan pendana dari luar negeri.
  3. Pemberdayaan diri yang dilakukan kelompok-kelompok secara spontan dan alamiah, menghasilkan kemandirian dan berkelanjutan dengan asumsi bahwa kondisi lingkungan eksternal mereka tetap mendukung. Masuk dalam kategori ini adalah mereka yang bukan Pemerintah, dan bukan pula LSM.
Keterbatasan yang tidak terelakkan dari pembahasan ini :
  • Kerangka analisis yang digunakan hanya mengacu pada isu-isu paradigmatik yang ada dalam sosiologi, khususnya sosiologi pembangunan. Kerangka analisis lain seperti politik, administrasi pemerintahan, hokum, ekonomi, pertanian, peternakan, perdagangan, dan sebagainya, tidak tersentuh sama sekali.
  • Kalaupun fokus analisis ditujukan pada sosiologi (pembangunan), tetap sulit untuk membangun kekuatan generalisasi atau kecenderungan umum untuk konteks Indonesia, mengingat kekuatan-kekuatan (atau kelemahan) yang tertambat pada struktur sosial untuk usaha pemberdayaan yang berkelanjutan, tidak sama untuk semua kelompok, komunitas.
  • Keterbatasan itu dilengkapi dengan kemungkinan penyusunan agenda-agenda ke depan yang dapat dipetik oleh pembaca setelah menyimak makalah ini.


Makalah ini disusun dengan struktur: (i) pokok permasalahan pemberdayaan dan perkembangannya di Indonesia, (ii) pemberdayaan masyarakat di Indonesia : tinjauan sosiologi, (iii) paradoks pembangunan dari segi pemberdayaan, (iv) kesimpulan dan rekomendasi. Tetapi sebelum keempat sub-pokok bahasan itu diberikan, ada analisis singkat tentang pokok permasalahan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, yang dari situ diharapkan ada diskusi tentang teori dan metode pemberdayaan masyarakat, yang berguna untuk memahami isu-isu yang terdapat dalam keempat sub-pokok bahasan itu.

II. POKOK PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA


Yang dimaksudkan dengan pokok permasalahan pemberdayaan di sini menunjuk pada (i) siapa yang diberdayakan, (ii) apa yang diberdayakan, (iii) bagaimana memberdayakan, dan (iv) siapa yang memberdayakan. Mari kita membahas keempat sub-pokok permasalahan itu satu per satu.

1. SiapaYang diberdayakan?

Atau dengan kata lain, mengapa orang mengambil keputusan untuk melakukan pemberdayaan atas mereka itu? Semua orang sepakat, bahwa yang diberdayakan adalah mereka yang tidak berdaya hidup sehingga mereka menjadi miskin atau sebaliknya. Dengan demikian, ketidakberdayaan orang atau kelompok tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan. Kondisi ini sangat tepat digambarkan oleh Robert Chambers dengan konsepnya tentang perangkap kemiskinan yang saling memerangkapi: ketidakberdayaan – kerentanan – kelemahan fisik – kemiskinan – isolasi (R.Chambers …).
Walaupun konsep kemiskinan itu paling ramai menjadi wacana para ahli yang beragam pengertiannya, saya mengambil waktu sedikit untuk menjelaskannya di sini. Begitu pula konsep pemberdayaan yang nampak sudah jelas dari dirinya sendiri, perlu dibahas sedikit di sini hanya untuk mengarahkan diskusi pada masalah-masalah yang kita hadapi.

1) Kemiskinan itu bersifat relatif (kemiskinan relative). Dia merupakan gejala kelas sosial yang menjadi struktur sosial, khusus dalam bentuk stratifikasi. Apapun mazhab yang dianut, orang itu mendefinisikan diri sebagai miskin karena dia membandingkan keadaan ekonominya atau ekonomi sekelompok orang dengan orang atau kelompok lainnya menurut suatu standar hidup tertentu yang berlaku atau diterima dalam masyarakat itu.

Sedangkan kemiskinan absolut menunjuk pada situasi dimana orang mampu hidup hanya untuk saat ini saja, sedangkan saat berikutnya yang dihadapi adalah ketidakpastian besar untuk bisa makan saja tanpa mampu lagi memikirkan masalah sandang dan papan. Ini masalah mati dan mungkin masih hidup lagi, yang timbul secara kumulatif dari kondisi kurang gizi, kelaparan yang dialami sebelumnya (Webster: 16). Dalam konteks pemberdayaan orang-orang miskin, ada beberapa kategori yang kita jumpai dalam setiap proses pemberdayaan :

a. Kategori atau kelompok sosial yang luput dari perhatian dari para pemberdaya.Mereka terdiri dari :

  • Mereka yang mengalami kemiskinan absolut dalam pengertian yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pengemis, gelandangan yang terperangkap dalam dimensi kemiskinan (op.cit. R.Chambers) adalah contoh sederhana.
  • Kelompok yang mampu hidup untuk beberapa hari yang akan datang, karena ada semacam “jaminan sosial” yang diperhitungkannya sendiri tanpa kepastian yang jelas. Di kampung, mereka ini tidak bekerja sama sekali, karena masalah kerentanan, kesehatan, kebodohan yang “memblokir” dia untuk bergerak. Mereka adalah penganggur miskin, orang-orang sakit dari keluarga miskin, orang-orang tua yang tak berdaya lagi.

b. Mereka yang cenderung masuk dalam pilihan program pemberdayaan adalah orang-orang dari kategori berikut ini.

  •  Kelompok sosial yang hanya mampu hidup untuk satu musim panen (kurang lebih 3 bulan untuk komoditi tertentu), sambil menunggu dengan penuh risiko untuk bulan-bulan berikutnya tanpa kepastian yang jelas. Mereka adalah petani kecil yang hasil panennya hanya pas untuk hidup saja.
  • Kelompok sosial yang hanya mampu hidup untuk 6 bulan (dua musim panen), dengan ada cadangan pangan sedikit, tetapi tidak bisa menjamin hidup untuk lebih dari itu.
  • Kelompok sosial yang hanya mampu hidup untuk satu tahun, dengan sedikit cadangan untuk kemungkinan sakit dan sebagainya.
  • Kelompok sosial yang dapat hidup dengan sedikit risiko karena ada cadangan untuk kemungkinan macam-macam masalah yang dihadapi.

2) Apa itu pemberdayaan? Apapun mazhab yang dianut seseorang, pemberdayaan merupakan proses membuat orang atau sekelompok orang menjadi lebih berdaya lagi, tidak saja pada saat pemberdayaan itu dilakukan, melainkan berkelanjutan. Orang atau sekelompok orang itu pasti tidak lepas dari struktur dan sistem sosial budaya. Suatu definisi yang sangat relevan dari Anthony Giddens tentang struktur sosial yang menunjuk pada aturan dan sumber daya (A.Giddens…), adalah acuan analisis yang dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan ini.

Kata Giddens, selain struktur sosial itu membatasi gerak orang, dia juga memampukan orang untuk lebih efisien dan efektif dalam tindakannya (Ibid.). Jadi, walaupun orang atau sekelompok orang yang diberdayakan, yang membuat pemberdayaan itu berkelanjutan (sustainable) adalah struktur dan ssstem sosialnya. Karena itu, pemberdayaan diartikan secara luas dan tidak terbatas pada usaha-usaha pelatihan di dalam kelas yang artifisial.

2. Apa yang diberdayakan 

Dari orang atau kelompok sosial itu? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab dalam beberapa kalimat saja. Tetapi kedua kategori sosial orang miskin yang sudah dikemukakan sebelumnya (yang terabaikan dan terpilih), dapat membantu kita untuk memahami asumsi-asumsi yang digunakan para penganut mazhab pembangunan yang diwakili oleh siapa yang memberdayakan (akan dibahas pada butir 4). Dengan cara sederhana – mengikuti arahan Panitia – dua mazhab Modernisme dan Strukturalisme dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat apa yang diberdayakan dan asumsi yang di balik keputusan itu.

1) Kelompok sosial miskin yang absolute pantas terabaikan, karena mereka tidak memiliki kemampuan dasar untuk diberdayakan, sehingga tidak bisa merumuskan materi apa yang harus digunakan dalam proses pemberdayaan. Kecenderungan untuk mengabaikan mereka dari usaha pemberdayaan seringkali merupakan keputusan politik dan sosial yang didasarkan pada konstitusi, dimana orang-orang seperti itu cukup ditangani secara amal saja. Tetapi sebagian para penganut fungsionalisme menganggap mereka itu pantas untuk menerima perlakuan seperti itu, karena kondisi seperti itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri (Kingsley Davis, Moore).

Sebagian dari kita yang berada pada kelas sosial menengah ke atas, memiliki cara berpikir seperti itu. Biarlah mereka menjadi urusan Negara saja, seperti yang diamanatkan konstitusi. Tetapi sebagian dari kita juga berpendapat bahwa tanggungjawab Negara terhadap mereka adalah sah, karena mereka adalah korban dari struktur sosial yang tidak adil (lihat Jeffries and Ransford).

2) Bagaimana dengan kelompok sosial miskin yang pantas untuk masuk dalam program pemberdayaan? Pada tingkat apapun ketidakberdayaan dan kemiskinan mereka, semua mazhab sama-sama berpendapat bahwa mereka pantas untuk diberdayakan karena potensi yang ada pada mereka. Tetapi apa yang diberdayakan dalam proses itu, kedua mazhab itu mempunyai pandangan yang berbeda.
  • Keunggulan sumber daya manusia Barat dalam pandangan teori modernisasi klasik dengan kemampuan entrepreneurship (McCleland), keterbukaan, kebebasan, percaya pada ilmu pengetahuan, oritentasi mobilitas, penuh ambisi, meniti karir dengan tekun, perencanaan jangka panjang, aktif dalam kegiatan politik (Inkeles), hubungan antara nilai-nilai utama dalam agama dengan perilaku ekonomi (Bella, C.Geertz), demokrasi dan kesejahteraan ekonomi (Lipset), adalah bagian dari apa yang diberdayakan pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya itu. Mereka tidak berdaya karena masalah internal mereka seperti tradisi yang tidak memungkinkan mereka untuk maju. Tradisi itu harus dihilangkan dengan nilai-nilai baru yang mendukung pembangunan. Modernisasi dalam pandangan mereka ini sama dengan westernisasi. Sebagian dari kita menolak pandangan-pandangan ini, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari model-model seperti itu direproduksikan dalam ranah-ranah (fields) keluarga, pendidikan di semua jenjang dan politik (Bourdieu).
  • Modernisme seperti itu bergeser dalam penjelasannya, walaupun masih bertumpu pada kepercayaan pada nilai-nilai barat. Beberapa kasus menunjukkan, bahwa tradisi tidak selamanya memelihara keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Tradisi yang merupakan kekuatan pembangunan adalah hubungan kekerabatan dengan pola pengelolaan yang bersifat paternalistik dan nepotism. Kontrol yang kuat, tenaga kerja yang murah dan dapat dipercayai adalah bagian dari perkembangan industri yang mengacu pada tradisi Cina (Wong). Analisis seperti itu muncul pula dalam pembahasan tentang kapital sosial budaya yang tertambat pada struktur sosial (M.Woolcock, Fukuyama). Di Indonesia orang merevitalisasi tradisi, kepercayaan tradisional yang dalam struktur sosial budayanya tertambat kapital sosial (R.M.Z.Lawang 2004). Kearifan lokal, inisiatif lokal muncul dalam diskusi yang banyak ditopang oleh pemberlakuan Undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004 yang menekankan pentingnya otonomi daerah. Dalam semangat itu pula ada desakan untuk menyusun rancangan undang-undang tentang desa.
  • Termasuk dalam arus ini adalah usaha menemukaan potensi sosial untuk pembangunan yang tertambat pada agama di Indonesia, khususnya Islam (referensi). Tetapi begitu masuk variabel lain seperti etnisitas, perdesaan, perkotaan, pendidikan, pengalaman dan jaringan sosial, analisis yang mendalam untuk menentukan mana yang menjadi kondisi yang harus ada, nampaknya nilai inti yang terdapat dalam agama itu perlu diuji lebih teliti lagi. Nampkanya nilai agama saja tidak cukup untuk menjelaskan perkembangan ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Perkembangan ekonomi yang membutuhkan diferensiasi, spesialisasi, ketekunan dan keberanian mengambil risiko, penundaan kepuasan danlam berinvestasi lebih banyak diperoleh dari pengalaman berusaha (bandingkan Davis…).
  • Inti reformasi yang mulai muncul 1990-an adalah demokratisasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dalam bidang politik, nampaknya demokratisasi itu masih mencari bentuknya hingga saat ini untuk menghindari biaya-biaya ekonomi dan sosial dan menjamin stabilitas sosial yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Dalam bidang sosial, demokratisasi yang berkembang seringkali mengancam pluralitas masyarakat, sehingga juga membutuhkan usaha untuk mencari bentuk yang tidak bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Dalam bidang ekonomi, perkembangan usaha masih harus berjuang keras melawan macam-macam hambatan dari birokrasi atau masyarakat (Hungtinton) yang berujung pada praktek korupsi yang semakin gawat. Apa yang diberdayakan di sini adalah demokratisasi untuk kemajuan ekonomi
  • Apa yang diprihatinkan oleh para ahli strukturalis tentang pembangunan Negara III, adalah kekuatan internal yang makin lama makin terkuras oleh faktor-faktor eksternal Negara-negara maju (Frank 1967, Dos Santos 1971), dan pada saat ini proses pemiskinan masyarakat
Sangat mudah menemukan informasi di suatu daerah X di pulau Y tentang penjualan tanah sawah yang beririgasi teknis. Lahannya luas, dan tanahnya subur. Sebentar lagi padi akan segera menguning dan panenpun tiba. Dalam perkiraan saya, penghasilan per hektar sekitar 8 ton, yang kemudian dibenarkan oleh si penggarap. Mengapa tanah ini dijual, demikian tanya saya, karena ada keperluan mendadak dan tidak mampu lagi menyicil pinjaman di bank yang sebentar lagi jatuh tempo.

Mereka menawarkan kepada saya untuk membeli tanah sawah itu, tetapi saya tidak berminat dan juga memang tidak ada uang. Mereka mengantar saya lagi ke beberapa tempat tidak jauh dari situ, yang masalahnya sama. Pasti sudah banyak sertifikat yang ditahan di bank, demikian pikir saya, dan sebentar lagi tanah-tanah ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang berduit.

Kisah penjualan tanah itu mempunyai implikasi teoritik dan dampak yang sangat sulit dikendalikan.
a) Memang para penganut teori ketergantungan menolak penjelasan teori modernisasi tentang faktor internal Dunia III seperti tradisi, kurang modal, tidak ada motivasi, dan sebagainya yang menyebabkan keterbelakangan (Frank 1967, Dos Santos 1971).



Tetapi rupanya ada faktor internal yang lebih kuat lagi mendorong berkembangnya keterbelakangan adalah selera terkait gaya hidup perkotaan, karena lalu lintas desa-kota yang sangat lancer, dan iklan media televisi yang mudah ditonton dimana saja di Indonesia. Tanah sebagai modal utama petani, sudah hilang, dan sebentar lagi akan muncul laporan tentang bertambahnya jumlah penganggur di tempat itu.

b) Yang lebih hebat sebetulnya adalah proses eksploitasi terhadap orang miskin di daerah perdesaan tidak lagi dilakukan oleh orang kota (yang beruang), melainkan oleh orang desa itu sendiri melalui reproduksi gaya hidup kota dalam kehidupan mereka sehari-hari (Bourdieu, taste: 1984). Kalau Frank mengatakan bahwa underdevelopment adalah produk sejarah kolonialisme, dan bukan kondisi alamiah (the development of underdevelopment) (Frank 1967), kita berani mengatakan bahwa masyarakat daerah perdesaan yang sedang jatuh ke kondisi underdevelopment adalah produk perkembangan teknologi industry yang diperkuat oleh orang-orang miskin (sasaran pemasaran) melalui reproduksi selerah orang-orang kota.

Bagaimana kita bisa melawan eksploitasi kapitalisme kalau salah satu pelaku yang menjadi ujung tombak pemasarannya adalah orang miskin? Monopoli atas tanah, sumber daya alam dan manusia (Dos Santos) yang terjadi pada akhir abad 19 yang menyebabkan ketergantungan Negara III, kini monopoli itu kembali terjadi melalui peran orang desa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, hanya dengan dua kata : reproduksi selera.

  • Menyalahkan sejarah kolonialisme untuk menjelaskan keterbelakangan kita dibandingkan dengan Negara maju atau Negara-negara di lingkungan ASEAN, perlu dihadapi dengan kritis. Tetapi bahwa penetrasi kapitalisme global ke daerah perdesaan terutama dalam rangka memperoleh bahan mentah yang murah untuk pengembangan idustri di negerinya sendiri masih terjadi hingga saat ini. Beberapa Negara dari Utara menyerbu bahan mentah yang berserakan di permukaan bumi di beberapa kawasan di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang hampir tidak mungkin terpulihkan sudah terjadi di beberapa tempat, baik melalui eksplorasi padat modal maupun padat karya. Seolah-olah teori treadmeal of production kembali berlaku di sini (Schnaiberg…).

3. Bagaimana pemberdaya-pemberdaya ini bekerja? Berikut ini kecenderungannya :

  • Hampir semua pemberdayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan kelompok atau komunitas dengan memanfaatkan organisasi yang sengaja dibentuk atau terbentuk untuk itu (IDT, Depsos, KPDT, Deptan, dan program yang dilaksanakan oleh organisasi bukan pemerintah). Semua ketentuan tertulis mencantumkan dengan jelas pendekatan ini (Hull, General Practice)
  • Ada sejumlah pemberdaya yang karena pengalamannya yang lama, relatif berhasil mempertahankan pendekatan ini secara konsisten (antara lain: Misi Taiwan). Tetapi ada pula yang melakukan penyesuaian di lapangan yang sedemikian banyaknya, sehingga blue print tidak jelas lagi. Ada yang berhasil mencapai tujuan akhir, tetapi caranya dimodifikasi (pengalaman sosiologi perdesaan UI), tetapi ada juga yang tidak mencapai dua-duanya.
  • Melakukan proses pemberdayaan yang “tidak ilmiah” tetapi berhasil, hanya dengan memberi contoh, melakukan semacam “on the job training” versi mereka sendiri, dan jadilah orang atau kelompok itu mandiri dan berkembang terus (kisah sukses di internet).

Kegagalan pemberdayaan kelompok miskin di Indonesia bukan karena orang tidak mengerti teori pemberdayaan seperti yang dikemukakan sebelumnya. Coba perhatikan kasus yang terdapat pada kotak berikut ini.

Sejak tahun 1990 sudah berlangsung pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di sebagian besar Daerah Irigasi di Indonesia. Dari hasil pemberdayaan sangat sedikit yang tetap bertahan, kecuali mungkin untuk Bali dengan system subaknya. Banyak tenaga yang dikerahkan, banyak organisasi pendukung yang dibentuk untuk itu di tingkat kabupaten dan provinsi, dan tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui APBN. Namun hasilnya tetap sama saja. Kegagalan itu tidak saja berlaku di Jawa yang memiliki kultur pertanian sawah yang sudah lama, melainkan juga di luar Jawa. Hingga saat ini belum diketahui persis sebab musababnya.

Karena P3A itu harus ada di setiap Daerah Irigasi menurut undang-undang, maka kehadiran P3A adalah wajib. Dia merupakan salah satu komponen dari irigasi sebagai satu system. Saat ini sedang dipersiapkan untuk pemberdayaan P3A lagi untuk beberapa Daerah Irigasi kawasan timur Indonesia. Beberapa pejabat mengaku tidak terlalu optimis dengan hasilnya.

Apa masalahnya? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Berikut ini ada beberapa kecenderungan yang perlu didiskusikan lebih lanjut.

  • Faktor kepemilikan sawah / tanah pertanian merupakan penyebab keberahasilan atau kegagalan bertahannya organisasi P3A: tidak merupakan necessary condition dan juga tidak sufficient. Mengapa? i Bali rata-rata kepemilikan sawah juga kecil, tetapi P3A (subak) tetap jalan. i luar Bali cukup banyak petani yang memiliki lebih dari 1 ha sawah, tetapi P3A tetap juga tidak jalan.
  • Faktor keterlibatan petani dalam bertani: tidak merupakan necessary condition dan juga tidak sufficient. Mengapa? Di Jawa dan Bali, dan di luar itu, keterlibatan petani dalam bertani sangat tinggi, yang terlihat dalam intensitas tanam yang melebihi angka 200 %, malah di cukup banyak tempat mencapai 300 %. Dari kenyataan yang kita ketahui, hanya subak yang bertahan, sedangkan P3A lainnya tidak bertahan.
  • Salah satu factor yang tinggal: sanksi sosial yang diterapkan di Bali itu konsisten. Sedangkan di luar itu, penerapan sanksinya sangat longgar, malah tidak ada.
  • Bagaimana menerapkan sanksi yang tegas adalah masalah nasional, tidak hanya berlaku untuk organisasi pertanian saja, melainkan untuk kehidupan sosial politik ekonomi pada umumnya.
  • Bagaimana caranya adalah persoalan strategi nasional yang sangat rumit, karena sudah sampai pada tingkat keparahan yang akut.

4. Siapa yang memberdayakan? Di Indonesia pada umumnya mereka yang masuk dalam kelompok berikut ini.

  • Pemerintah melalui beberapa departemen seperti Depdagri dengan program IDT, P2KP, PPK yang sekarang berubah nama menjadi PNPM, Depsos dengan macam-macam program pemberdayaan fakir miskin, panti asuhan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Pertanian dan sebagainya. Malah hamper semua departemen memiliki program yang menggunakan istilah pemberdayaan.
  • Lembaga atau organisasi non pemerintah dari dalam dan luar negeri dalam jumlah yang cukup banyak, bekerja di perkotaan dan perdesaan untuk jangka waktu yang lama.
  • Orang atau kelompok yang ada dalam komunitas sendiri, yang karena alasan tertentu melakukan pemberdayaan dengan kemauan, modal dan “metode” sendiri.
  • Gejala ini tidak terjadi pada organisasi P3A saja, melainkan pada banyak organisasi. Gejalanya sama: sesudah dibentuk, lalu mati pelan-pelan atau seketika. Berikut ini kisah pengalaman seorang pendamping PNPM yang merasa kecewa dengan campurtangan pihak pendana terhadap proses pemberdayaan kelompok:
Pada awal proyek, semua langkah-langkah pemberdayaan diterapkan sesuai petunjuk yang terdapat buku pedoman. Hasilnya sangat menggembirakan karena hamper semua keputusan dilaksankan secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab. Ini adalah awal dari sebuah kemandirian. Tetapi menjelang akhir proyek, mereka dikasitahu bahwa kelompok yang dibentuk itu adalah persyaratan bagi mereka untuk mendapat dana dari pemerintah. Dengan demikian kemandirian hilang, dan saya kecewa sekali. Memang saya dinilai berhasil, tetapi kemandirian yang sudah ditanamkan melalui kerangka metodologi pemberdayaan yang baik, berakhir dengan ketergantungan baru yang diciptakan oleh pemerintah.

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA : TINJAUAN SOSIOLOGIK


Untuk suatu diskusi yang sedikit terarah, saya mulai dengan satu kutipan berikut ini. “Most Third World Societies – whether ‘kapitalist’ or ‘sosialist’ – have tried to implement national plans for improving rural and industrial sectors of the economy. These plans are usually strongly influenced by the international aid and commercial banking agencies that provide kapital, technology and know-how for long term development programmes. These programmes have changed as donors have altered their view of the ‘problem’ of development.” (A.Webster 1990: 9). Kutipan ini bernada pesimistik, dan kalau dipakai untuk mengevaluasi apa yang kita kerjakan selama ini, dan mungkin juga apa yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang, atau mazhab apapun yang kita ambil, maka hasilnya tetap sama, yakni kita mudah didikte oleh kekuatan pendonor-pendonor luar negeri. Apa benar begitu?

Melalui suatu refleksi sosiologik dengan hermeneutic ganda mengenai apa yang terjadi dalam kenyataan sosial sehari-hari dan apa yang terjadi menurut model-model pembangunan yang ada (Giddens), perlu memikirkan kembali suatu rancang bangun sosial yang kita sebut “jalan kita sendiri”. Pertama, hingga saat ini, kekuatan system kapitalisme masih menjadi acuan bagi Negara untuk membangun (Giddens). Rasionalitas, perencanaan yang matang, control yang ketat dalam bidang keuangan (efisiensi) adalah inti pembangunan kita yang dapat dilihat dalam pelbagai kebijakan.

Pernah kita mendengar diskusi antara apa yang disebut dengan Neolib dan Ekonomi Rakyat menjelang pemilu presiden yang silam, tetapi argumentasi yang diberikan tidak jauh berbeda, yakni pemanfaatan sumber daya apa saja di Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan. Kedua, kita juga mendorong pengembangan wira usaha sosial yang mengacu pada pemikiran-pemikiran Mohammad Yunus (M.Yunus: bankers to the poor). Beberapanya masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut seperti beberapa koperasi perempuan di Surabaya dan koperasi versi “M.Yunus” di Pasuruan Jawa Timur, tetapi Credit Union di Kalimantan Barat memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan.

Seperti Giddens tidak menolak kapitalisme, begitu pual Muhammad Yunus. Yang ditolak dari Kapitalisme menurut Yunus adalah system perbankan internasional (pendana pembangunan Negara berkembang) yang berasal dari prinsip rasionalitas barat, persis seperti yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dari mazhab modernisasi yang sudah dikemukakan sebelumnya (Inkeles, McCleland, Parsons, Bella)tanpa revisi sedikitpun.

Tetapi dia menerima kapitalisme dari segi efisiensi dan efektifitas yang diterapkan dalam setiap usaha pengembangan ekonomi masyarakat. Itu berarti, dia menerima prinsip rasionalitas yang tertambat dalam pembangunan ekonomi. Untuk menggantikan tupoksi kapitalisme (seperti yang terwakili dalam system perbankan), dia membentuk kelompok kecil (5 orang perempuan), dan mengajarkan mereka hal-hal yang perlu saja (necessary) dan cukup (sufficient) untuk menjamin bahwa uang yang dipinjam dikelola dengan baik, dan akan dikembalikan tepat waktu dan tepat jumlah.

Kesimpulannya: dia berhasil mengembangkan metode pemberdayaan alternative yang menggeser system perbankan kapitalis. Ketiga, dengan dasar modernitas yang dicapai selama ini, kita membangun utopia yang realistic, yang kira-kira menunjuk pada kenyataan hidup kita sehari-hari yang tidak bisa melepaskan diri dari prinsip-prinsip modernitas, sambil merefleksikan kembali kekurangan-kekurangan yang ada dalam system pembangunan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah konsekuensi dari modernitas (Giddens).

IV. PARADOKS PEMBANGUNAN DARI SEGI PEMBERDAYAAN


Paradoks pembangunan yang paling jelas nampak dalam industri pariwisata. Pariwisata di Bali berkembang karena kekuatan tradisional yang dipertahankan orang Bali dengan harga yang sangat mahal. Pelaksanaan upacara yang hamper terjadi setiap hari dengan perlengkapan adat yang mahal, waktu untuk mempersiapkannya, adalah bagian dari tradisi yang kalau tidak dihubungkan dengan modernitas yang berkembang di luar negeri atau bagian lainnya dari Indonesia (turis), dia pasti akan menjadi sasaran kritikan teori modernisasi seperti yang dikemukakan sebelumnya. Apa yang membuat dia berkembang menjadi satu model pembangunan adalah sinerji antara perkembangan modernitas di Negara yang sudah maju dengan semua gaya hidupnya, melalui suatu arus yang kita kenal dengan globalisasi dengan semua jaringan sosial yang tersedia melalui perkembangan internet.

Kapital sosial budaya yang tertambat pada struktur sosial orang Bali membuat Bali itu menjadi “ajeg” (bonding) yang karena perkembangan modernitas dapat dijembatani oleh macam-macam jaringan (bridging) dengan struktur sosial ekonomi budaya di Negara maju yang menempatkan pariwisata sebagai suatu kebuthan gaya hidup (Woolcock). Implikasi teoretik dari pembangunan yang berbasis paradox ini adalah kebutuhan untuk merefleksikan kembali antara isu-isu yang berkembang dalam modernism dan strukturalisme yang menjadi perhatian seminar ini.

Paradoks berikutnya ada pada perkembangan demokrasi kita sendiri. Para ahli sepakat dengan pernyataan bahwa perkembangan ekonomi harus sejalan dengan demokrasi (Lipset, Huntington, Inkeles). Tetapi kecenderungan demokrasi kita seperti yang terlihat dalam beberapa kasus akan lari ke tradisionalisme, primordialisme yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Malah sangat mungkin terjadi posisi-posisi penting dalam lembaga Negara kita akan diisi oleh orang-orang yang anti modernitas karena dia dipilih oleh orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai demokratis. Refleksitifitas dan wacana untuk merumuskan kembali arah perkembangan demokrasi kita menjadi keharusan (bdk. Bourdieu dan Giddens).


V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang:

  1. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan suatu pemikiran ulang dengan tetap memegang pada unsur modernitas di satu pihak, dan potensi lokal di lain pihak. Dari situ akan muncul norma baru tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menyatukan sumber daya dan aturan menjadi satu struktur sosial yang fungsional dan terus menerus disempurnakan melalui refleksifitas dan praktek untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Giddens, Bourdieu).
  2. Mazhab-mazhab yang ada adalah acuan bagi kita untuk membangun, bukan untuk diikuti tanpa refleksifitas.
  3. Optimisme didasarkan pada utopi yang realistik. Utopi menyangkut kita mau menjadi apa, dan realistik kita mulai dengan kekuatan apa dan untuk apa saja.

Rekomendasi  Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang:

  1. Menata kembali pembangunan makro untuk Indonesia, atau mazhab “pembangunan kita” dengan memanfaatkan pengalaman-pengalaman serta konsep-konsep pembangunan yang sudah ada secara kritis.
  2. Selain itu, model pembangunan berskala kecil yang sudah dilaksanakan selama ini dikembangkan terus, karena mampu meningkatkan partisipasi yang lebih luas.
Makalah Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang. Dari makalah Seminar yang diadakan oleh PT. Amythas Jakarta.

Presentasi dan Tanya Jawab Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang


Ada beberapa kemungkinan analisis, yang pertama adalah atau Modernisme atau Strukturalisme, kalau kita berbicara atau-atau itu kita bisa lihat kecenderungan pembangunan di negara maju, hampir seluruhnya merupakan hasil perkembangan dari modernitas, mulai dari kapitalisme tahun 1919 , sampai sekarang adalah modernisme.

Strukturalisme mulai dari Marx, lalu kemudian berkembang studi-studi Marxian, dan dulu ada satu negara yang menerapkan secra konsekuen prinsip-prinsip ini, namun dalam perkembangan sejarahnya agak terkalahkan.

Bisa juga diantara keduanya, bukan modernisme dan strukturalisme, disini kita bisa kemukakan masih ada kiri dan kanan?. Dalam kenyataan antara kiri dan kanan sudah bercampur yang kiri pakai yang kanan, yang kanan pakai yang kiri.

Ketiga adalah sintesis dari keduannya, kalau sintesis menemukan mahzab baru yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar dalam Modernisme atau Strukturalisme.

Kempat adalah campuran, ambil sana ambil sini, misal pemberdayaan masyarakat desa ambil prinsip modern dan sebaliknya. Kalau mau ditelusuri dalam satu sistem monitoring dan evaluasi akan sangat sulit dianalisis.

Jadi sejarah pembangunan di Indonesia dari dulu sampai sekarang hampir tidak pernah memperlihatkan secara konsisten, kalau kita ini Modernisme seperti apa atau kalau Strukturalisme seperti apa. Kenyataannya kita bermain-main diantara itu. Karena itu kesulitan saya adalah apa yang bisa saya sumbangkan kepada Amythas pada Ultah ke 40 tahun yang sangat berharga.

Kalau kita mau menganalisis sesuatu kita harus tahu pokok permasalahannya apa (pendekatan akademis), Kalau Modernisme pokok permasalahannya apa dan Strukturalisme pokok permasalahannya apa.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat Indonesia, saya mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

Mulai dulu siapa yang akan diberdayakan, orang yang tidak berdaya itu adalah yang rentan, miskin, terisolasi, dari pokok permasalahan ini muncul IDT, P2KP, PPK, PNPM, muncul juga Kementrian Desa Tertinggal, atau Departemen Sosial, dll. Jadi dari permasalahan tersebut maka operasionalisasi di birokrasi sudah ada wujudnya.

Saya coba jelaskan antara kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kalau kemiskinan relatif: definisi orang tentang dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Di Indonesia melalui Susenas, kita mendefinisikan standar kemiskinan Indonesia; misal 2000 kalori, maka akan muncul kategori miskin, kurang miskin. Lantas orang yang miskin kurang makanya dibandingkan dengan orang yang makan 5-6 kali. Jadi kemiskinan menjadi sangat menyakitkan kalau membandingkan dengan orang lain. Kemiskinan absolut: kemiskinan yang tidak bisa dibandingkan karena orang itu hanya mampu pada saat itu saja, tanpa tahu sampai kapan? Ada orang yang bisa hidup satu hari, tiga hari, seminggu, dst.

Kemudian yang luput dari pemberdayaan bisa salah bisa benar);
  • Siapa yang memperhatikan gepeng, orang tua hampir mati, anak jalanan.
  • Yang mampu hidup hanya beberapa hari akan datang karena ada semacam jaminan sosial yang diperhitungkan sendiri tanpa kepastian jelas. Coba refleksikan, pemberdayaan sudah melayani ini? Saya dapat kesan orang-orang rentan semakin tidak diperhatikan oleh orang yang mepemberdayakan mereka.
  • Orang-orang yang terpilih dalam pemberdayaan;
  • Yang mungkin terpilih adalah orang yang mampu hidup dalam satu masa musim panen, sambil menunggu penuh resiko untuk bulan-bulan berikut tanpa kepastian yang jelas.
  • Yang hanya mampu hidup karena ada cadangan untuk kemungkinan sakit dan kebutuhan mendadak. 
  • Yang mungkin hidup dengan sedikit cadangan resiko untuk macam-macam masalah yang dihadapi.
Setiap proses pemberdayaan yang dilakukan orang didasarkan atas intervensi yang didasarkan pada analisis assesment. Dalam teori pemberdayaan langkahnya sangat jelas, saya akan memberdayakan orang kalau orang itu bisa memberdayakan dirinya sendiri. Kalau bisa memberdayakan diri sendiri maka definisi ketidakberdayaan bisa diukur dan diidentifikasi pada saat proses intervesi dilakukan.

Jadi prinsip pemberdayaan dengan beragam bentuknya CO, CD pada dasarnya itu. Bantuan luar negeri juga baru bisa dilakukan kalau sudah ada assesment yang membuktikan bahwa di masyarakat ada potensi.

Apa itu pemberdayaan; proses untuk membuat orang menjadi berdaya tidak saja saat pemberdayaan dilakukan namun setelah proses dilakukan. Proses pemberdayaan mengandung beberapa implikasi struktural, jadi pemberdayaan itu bukan pada orangnya tapi pada strukturnya, jadi kalau orangnnya pergi maka stukturnya berdaya. Jadi yang diberdayakan adalah struktur dan sistemnya.

Beberapa teori lama sudah saya tinggalkan seperti Durheim, Marxis, sekarang ada teori baru dari Antonie Gidens;
  1.  Pada teori lama struktur sangat membatasi orang dan deterministik, pada perkembangan struktur sekarang bersifat memampukan, dan ini menjadi CO, CD. PNPM Mandiri berdasar teori ini, dimana terjadi proses strukturasi dimana membangun struktur yang kondusif untuk pembangunan maka pemberdayaan masyarakat akan berkembang terus.
  2. Institusi sosial merupakan instrumen operasional dari struktur sosial supaya integrasi sosial tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
Ada teori yang lama tentang pemberdayaan, Mc.Cleland; enterpreneurship, keterbukaan, kebebasan. Alex Inkeles; percaya pada ilmu pengetahuan, orientasi mobilitas, penuh ambisi, meniti karir dengan tekun, perencanaan jangka panjang, aktif di dunia politik. Nilai agama yang mendorong pembangunan; Bella, studi tentang Jepang dan Clinford Gertz, study tentang Jawa. Itu adalah referensi kita bagaimana kalau kita menyusun suatu program pemberdayaan masyarakat.
Demokrasi dan kesejahteraan ekonomi (Lipset).

Teori modern yang mendukung tradisi tradisi tidak selamanya memelihara keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Tradisi yang merupakan kekuatan pembangunan adalah hubungan kekerabatan dengan pola pengelolaan yang bersifat paternalistic dan nepotism. Kontrol yang kuat, tenaga kerja yang murah dan dapat dipercayai adalah bagian dari perkembangan industry yang mengacu pada tradisi Cina (Wong).

Karena waktu yang terbatas maka saya hanya berharap anda sekalian untuk membaca pada makalah saya, selanjutnya saya akan coba menjawab diskusi kita bagaimana mahzab Modernisme dan Strukturalisme, kalau menurut saya sudah tidak ada lagi kiri kanan seperti itu lagi, yang ada kita harus menerima kenyataan bahwa modernitas tidak bisa dihilangkan, coba anda bayangkan kalau suatu waktu tidak ada listrik maka kita tidak bisa pakai AC, kita tidak bisa pakai AC, tidak bisa pakai mobil. Jadi kita sudah masuk pada kultur modernitas yang tidak dapat lagi ditinggalkan.

Di Eropa berkembang modernisasi ekologi, prinsip modernitas tetap dilaksanakan sekarang bagaimana caranya lingkungan tetap mendukung prinsip modernitas. Orang–orang dari eropa untuk mempertahankan gaya hidupnya mencari bahan mentah dari negara berkembang, munculah newmont, dll.

Kita perlu melakukan refleksi terhdap sistem pembangunan di Indonesia, bukan Modernisme dan Strukturalisme, tapi apa mahzab yang cocok untuk indonesia. Pegang prinsip-prinsip dalam modernitas secara teguh, dalam M. Yunus, Prinsip-prinsip perbankan terbukti gagal dalam pemberdayaan karena menggunakan standar-standar modern, lalu M.Yunus merubah itu dengan standar-standar sendiri yang operasional. Mulai dari kelompok-kelompok kecil 5 orang dan ditiru dimana-mana menjadi Grameen Bank. Di Indonesia di Surabaya, Pasuruan juga ada. Di Kalimantan Barat, Pancurkasih juga berkembanag dengan baik.

Yang kecil termasuk didalamnya penggunaan teknologi sederhana, tetapi yang penting dalam tataran makro penggunaan prinsip modernisme masih penting, sedangkan untuk daerah kecil small scale penting, dan bagaimana untuk mengembangkan mereka tentu bapak-bapak sudah lebih tahu.

Dari tanya Jawab pemberdayaan msyarakat menurut Ahli

Pertanyaan;
Apa yang diberikan tidak nyambung, tidak dapat apa-apa?
Bagaimana peran pemerintah?
Siapa yang harus memberdayakan?
Kenapa masyarakat tidak berdaya?

Jawaban;
Argumentasi saya begini, judul yang diberikan memang seolah-olah mengkonfrontasikan modernisme dan strukturalisme, di modernisme juga ada banyak macam aliran yang klasik dan modern, didalam strukturalisme ada bermacam teori ketergantungan dengan beragam jenisnya. ini yang coba saya jawab. Jadi menurut saya masalah di pemberdayaan di indonesia adalah itu. Dalam teori ketergantungan menjawab itu, mengapa masyarakat kita tidak berdaya? jawabannya karena mereka dikuasai industri, industri menguasai Jakarta, dan Jakarta menguasai propinsi, kabupaten dst. Sitem kapitalisme sangat berhasilmembuat desa-desa kita tidak berdaya. Misalkan di NTT, orang sedang asyik-asyiknya dipertambangan,pertambangan itu merusak ekologi, dan membuat masyarakat tidak berdaya.

Paradoks pembangunan dan demokrasi di Indonesia, demokrasinya sudah ada tapi berorientasi pada primordialisme, padahal primordialisme itu bertentangan dengan sistem demokrasi. Sebetulnya apapun yang dijelaskan, kita tinggal melihat apa yang sudah dilakukan dilapangan dengan skenario besar pada pihak pemberi dana itu, mereka pasti memberikan pesan-pesan untuk penggunaan dana tersebut. Jadi sudah tidak relevan lagi kita membicarakan ini kiri ini kanan, ini modernisme ini strukturalisme, kita sebenarnya diminta untuk melakukan refleksi atas kesalahan apa yang sebelumnya dan kedepannya mau apa?

Kalau dalam Sosiologi dikatakan utopia yang realistik, dasar teoritik haeurmanitik; kita mempelajari apa yang dalam dunia nyata dan menggunakan haeurmenitik itu untuk merekonseptualisasi konsep pembangunan. Jadi ada dalam modernisme ini strukturalisme, meskipun panitia meminta untuk membatasi dalam bidang itu, tetapi panitia seolah berkesimpulan bahwa pembangunan selama ini kita terlalu didikte oleh orang yang memberikan dana, padahal kita seharusnya menunjukkan siapa itu orang Indonesia (teori identitas). Orang Indonesia adalah orang yang pancasilais; kebangsaan.

Tentang siapa yang memberdayakan? Sudah saya jelaskan tadi bahwa ada kecenderungan-kecenderungan bahwa secara langsung atau tidak langsung ada silent partner dikepala orang sehingga yang diberdayakan adalah orang tertentu saja, kenapa? karena mereka sudah belajar teori pemberdayaan,sehingga harus belajar teori yang benar akalu ada dasarnya dulu, dan asumsi yang ada di balik itu adalah prinsip-prinsip modernisme dan strukturalisme. Jadi apa yang terjadi di indonesia ada diseputar itu tetapi pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengikuti apa yang memberikan dana.

Pemerintah juga tidak berdaya demikian masyarakat juga belum berdaya, berdasarkan potensi yang ada pada kita, sehingga diskusi yang lalu tentang Neoliberalism dan ekonomi rakyat menjadi penting, keduanya sama-sama menggunakan prinsip modernitas. Jadi modern menjadi konsekuensi dari modernitas, kita hidup dalam kerangka itu sekarang.

Kalau yang memberdayakan adalah konsultan, bahasanya adalah tupoksi, kapan dilaporkan kalau sudah melakukan kegiatan tersebut sesuai tupoksi, tapi apakah masyarakat menjadi berdaya?. Kedepannya kita akan berbuat apa? Ini yang dinamakan reinventing. Pengalaman saya dalam pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan yang bagus adalah smallshare dari schumacher.

Pemberdayaan yang paling bagus adalah melalui contoh, dan jangan tergantung pada pemerintah. Setelah buat model kemudian mendorong social capital, fisical capital, dll. Yang ada dalam masyarakat untuk mulai bergerak. Sering sebagai konsultan tergantung kepada pemerintah yang memberikan dana, pihak luar yang memberikan dana. Jadi kita sendirilah yang menciptakan ketergantung masyarakat pada si pemberdaya.

Terima kasih telah mengunjungi dan membaca pemerdayaan Masyarakat Menurut Ahli Robert Lawang.

Artikel Terkait

Berbagi informasi bisnis dan peluang usaha untuk Anda. Kontak kami utk informasi selengkapnya