Pengalaman Mengikuti BSAFE on-line e-learning course Dari UNDSS

Baru beberapa haru bergabung menjadi konsultan disalah satu proyek yang ditangani UNDP, datang email untuk mengikuti training online BSAFE dari UNDSS. Sempat bertanya-tanya apaan lagi ini ya??? Tapi karena sudah kewajiban maka segera Hamba luangkan waktu untuk menuntaskan tugas ini.

 


Training BSAFE UNDSS

BSAFE adalah pelatihan kesadaran keamanan online baru. Seperti dugaan saya semula bahwa BSAFE bersifat wajib bagi semua personel PBB, termasuk staf, magang, dan konsultan. Karena hamba sekarang konsultan maka wajiblah ngikuti kegiatan ini. 

Setelah membaca dengan khusu’ dari halaman ke halaman saya dapatkan informasi bahwa menu BSAFE disajikan dalam beberapa bahasa antara lain: Inggris, Prancis, China, Arab, dan Rusia. Tentu peserta yang mengikuti bisa sesuai dengan bahasa yang diminati. Karena pasti pusing dan puyeng kalo pakai bahasa Rusia, Atau Arab, apalagi China, maka saya pilih bahasa Inggris saja decch, bisa dikit-dikit, heheheh 

Karena sebuah materi pelatihan online maka masing-masing orang beragam daya serapnya terhadap informasi yang disajikan, menurut saya juga tidak terlalu berat. Ya mungkin lebih banyak faktor bahasa saja yang membuat agak lama. Semoga lain waktu ada menu bahasa Indonesianya. Turut berharap dan berdoa, hehehe 

Test BSAFE

Test BSAFE dapat diselesaikan dalam waktu satu jam dengan syarat bahasa sudah tidak menjadi kendala. Tapi kalau masih belum lancar betul tentu dibutuhkan waktu yang lebih banyak. Untungnya menu online BSAFE sudah ramah seluler. Tapi saran saya akan dapat lebih nyaman mengaksesnya dengan menggunakan komputer/laptop saja. Akses website biasa tanpa perlu memasang plug-in tambahan. Tentu melalui mekanisme registrasi, konfirmasi via email seperti lazimnya pengamanan. 




Setelah sekian jam baca sana sini berurut maka mencoba test, dan hasilnya masih belum memenuhi passinggrade 80%. Tidak ada pilihan lagi diulang ikuti test lagi, dengan soal 50 buah maka kesalahan hanya ditoleransi sebanyak maksiamal 10 soal saja, Alhamdulillah bisa hanya salah 3 soal. Maka hamba selanjutnya berhak mendapat sertifikat. 

Sertifikat BSAFE

Ada menu untuk mengajukan sertifikat, dan hanya dalam waktu 5 menit saja sertifikat dalam bentuk PDF sudah diemail kepada kita. Sertifikat BSAFE tidak mengenal akan kedaluwarsa, sehingga bisa menjadi kenang-kenangan sepanjang hidup kita. Demikian pengalaman saya semohga manfaat ya.

Gender Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat

Fakta penerapan gender dalam program pemberdayaan masyarakat bisa didapatkan apabila kita melakukan telaah kritis pada sebuah program. Menelaah sebuah program pemberdayaan masyarakat dari sisi penerapan gender tentunya hal biasa yang sudah sering dilakukan, namun hal ini tetap menarik karena kita akan menemukan keunikan tertentu yang bisa jadi belum dijumpai sebelumnya.




Masih terjadi praktik ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan Infrastruktur  tentunya memerlukan  adanya intervensi / perlakuan khusus agar pelaksanaanya menjadi semakin baik dan berpihak terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Konsep-Konsep Kunci Gender

Isu Gender, Suatu kondisi yang masih menunjukkan adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender. Kesenjangan yang terjadi adalah antara kondisi yang dicita-citakan (normatif) dengan kondisi realitas gender (kondisi subyektif). Dari kesenjangan ini bisanya muncul analisis tertentu yang akan dielaborasi lebih lanjut dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat.

Gender Responsif, Suatu kondisi yang berisi upaya untuk memberikan simpati, empati yang konsisten dan sistematis terhadap pencegahan terjadinya perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan masyarakat. Aspek keadilan sering menjadi fokus pandangan yang ditujukan terhadap keterbatasan-keterbatasan dari penerapan gender dalam masyarakat

Gender Sensitif, Kemampuan untuk memahami terjadinya praktik ketimpangan gender, khususnya dalam pembagian kerja dan pembuatan keputusan. Dampak lanjutannya adalah berakibat pada kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki.

Faktor-faktor Penyebab Kesenjangan Gender:

  • Nilai sosial dan budaya Patriarkhi;
  • Produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender;
  • Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial;
  • Kelemahan, kurang percaya diri, tekad, dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasibnya;
  • Kekeliruan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (TOGA) terhadap arti dan makna Kesetaraan dan Kesenjangan Gender;
    Peran Gender, Peran gender tercermin dalam kegiatan yang biasanya diberikan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Peran gender tersebut
    mempengaruhi pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima
    manfaat, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan
    perempuan.

    Implikasi Pembagian Kerja Gender:

    1. Perempuan menjalankan pekerjaan yang beragam dan pergantian peran yang lebih banyak dan lebih cepat daripada laki-laki
    2. Pekerjaan perempuan lebih banyak yang berhubungan dengan pekerjaan rumahtangga dan pengasuhan anak (reproduktif), sementara laki-laki lebih bertanggung-jawab untuk melakukan pekerjaan yang lebih nyata terlihat oleh masyarakat seperti pekerjaan ekonomi maupun politik

    Pembagian Kerja Gender

    Pembagian kerja dengan memperhatikan gender tercermin pada perbedaan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan akibat penerimaan masyarakat terhadap perbedaan peran, kegiatan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang lazim berlaku dalam masyarakat tersebut. Perbedaan pekerjaan laki-laki dan perempuan tersebut mengacu pada peran gender laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

    Pembangunan Infrastruktur Responsif Gender

    Pembangunan infrastruktur di permukiman melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan yang memungkinkan tumbuh suburnya simpati, empati secara konsisten dan sistematis dari masyarakat untuk menghundari terjadinya perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.

    Pembangunan infrastruktur di permukiman untuk memperhatikan akan kebutuhan dari laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan kenyamanan dan kepuasan. Terpenuhinya aspirasi, kebutuhan gender haruslah dalam bandul keadilan yang akan melahirkan hubungan yang setara dan harmoni. Beberapa contoh kegiatan infrastruktur berikut sudah responsif gender:

    1. Pemisahan bilik untuk pria dan wanita pada MCK Komunal

    Gambar diambil dari pelaksanaan NUSP-2

      2. Penerangan jalan umum

      Gambar diambil dari pelaksanaan NUSP-2

      3. Jalan dengan kemiringan yang curam dibuat berundak

      Gambar diambil dari pelaksanaan NUSP-2

      Alat-alat Pembangunan Infrastruktur responsif Gender

      Responsif gender dalam pembangunan infrastruktur di permukiman, tidaklah berhenti pada pilihan design dan fungsi infrastrukturnya, namun saat pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk memperhatikan akan alat-alat pembangunan infrastruktur yang responsif gender juga. Beberapa alat yang sudah responsif gender seeperti dibawah ini:

      1. Alat skop dengan gagang lebih panjang


      Kita lihat ibu-ibu pada gambar diatas, lebih mudah melakukan pekerjaan menggaduk semen pasir dengan alat cangkul dan sekop yang bergagang lebih panjang. Lebih ringan. Tenaga yang dibutuhkan lebih ringan, karena tidak harus membungkuk, dst. 

      2. Ember lebih kecil untuk alat pengangkutan air saat penyiapan lahan



      Kita lihat seorang pekerja perempuan pada gambar diatas, lebih mudah melakukan pekerjaan membawa air dengan ember yang lebih kecil dibandngkan dengan yang digunakan oleh pekerja pria. 

      3. Menyediakan roda kerekan jika ada pengambilan air dari sumur

      Kita lihat pada gambar diatas, sebuah alat kerja berupa roda kerekkan akan memudahkan bagi pekerja perempuan melakukan pekerjaan menimba air disumur atau menaikkan matrial ke atas. Hal seperti ini sangat menghargai bahwa kekuatan perempuan beda dengan laki-laki. 

      Rapat Pengambilan Keputusan Memperhatikan Posisi duduk Perempuan dan laki-laki



      Pada pertemuan yang dilakukan dimasyarakat untuk memperhatikan kesetimbangan dalam memperoleh akses informasi dan pengetahuan, sehingga ada keadilan dalam pengambilan keputusan penting dalam pembangunan. Memperhatikan tata letak, akses suara, kesempatan yang memadai mengeluarkan pendapat,  

      Pengarusutamaan Gender (PUG)

      Pengarusutamaan Gender (PUG) sering ditemukan dalan praktik program pemberdayaan masyarakat utamanya yang dikelola kementerian tertentu, misalnya kementerian PUPERA. Pengarusutamaan Gender menjadi bagian yang dikawal dalam pelaksanaan berbagai program infrastruktur pemukiman melalui pemberdayaan masyarakat.

      Strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki khusunya dalam proses pembangunan, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 


      Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan Nasional, berlandaskan pada Intruksi Presiden RI Nomor.09 Tahun 2000.   Selain itu, PUG juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor.08/2008, mengenai tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pada kedua landasan hukum ini sudah cukup lengkap dalam mengatur Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), termasuk didalamnya dalam program pemberdayaan masyarakat.

      Ketentuan Gugurnya Dokumen Penawaran Pada Lelang Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat


      Pelaksanaan sebuah program pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi sebuah pembelajaran kepada pelaku-pelaku dimasyarakat tentang tema tertentu yang disasar oleh program. Salah satu program dibawah Kementrian PUPR adalah NUSP-2 : Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2, yang berfokus dalam penangganan kawasan kumuh di Indonesia.

      Tahapan Kegiatan Program Pemberdayaan


      Kegiatan musyawarah kelurahan III digagas oleh program yang ditujukan untuk membahas hasil revisi dokumen rencana aksi perbaikan lingkungan atau Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) yang telah disusun oleh UPL-BKM dengan TIPP dan telah disetujui oleh LCO.

      Berdasarkan dokumen NUAP dan kegiatan prioritas penanganan yang telah disepakati oleh masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) (Community Action Plan/CAP) yang memuat rencana pelaksanaan pembangunan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), desain dan rencana operasi dan pemeliharaannya.

      Untuk lebih memahami tentang program NUSP-2 silahkan simak video berikut ini:


      Masyarakat sebagai pelaku utama atau menjadi subyek pembangunan yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan NUSP-2 mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pembangunan infrastruktur dan pasca konstruksi di kelurahan.

      Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Masyarakat


      Ketika kegiatan infrastruktur yang akan difasilitasi oleh program telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang maka BKM melakukan Rencana pemaketan pengadaan barang dan jasa, yang didalamnya memuat Nama Paket, rincian bahan dan alat, volume dan satuan, harga, metode pengadaan, justifikasi dan perkiraan waktu pelaksanaan.



      Metode pengadaan misalnya menjelaskan mana paket yang dilakukan dengan lelang sederhana, atau penunjukan langsung. Sedangkan untuk justifikasi berisi tentang pertimbangan kenapa dipilih metode pengadaan tersebut. Misalnya penunjukan langsung justifikasinya karena barang tidak ada dilokasi.

      Dinamika Proses Pengadaan Barang dan Jasa


      Ketika proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan, karena sesuatu hal maka dipertimbangkan untuk dilakukan penguguran peserta lelang. Tentu keputusan ini harus dilakukan super hati-hati dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, karena akan membawa dampak lanjutan bila salah dalam tahapannya.

      Pemerintah kota/kabupaten dalam hal ini Pokja harus mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan dan persyaratan gugurnya suatu dokumen penawaran menurut sistem gugur satu sampul.

      Aspek mempertimbangkan kemanfaatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sedang dilelang harus melekat pada anggota pokja sehingga pemanfaatn dana pembangunan Indonesia yang bersumber dari APBN/ APBD bisa optimal bermanfaat bagi masyarakat.


      Ketentuan dan Persyaratan Gugurnya Dokumen Penawaran

      Berikut ini hanya berbagi mengenai ketentuan dan persyaratan gugurnya suatu dokumen penawaran menurut sistem gugur satu sampul:

      1. Gugurnya Dokumen Berdasar Perpres 54 tahun 2010 


      Dalam perpres %$ ini disebutkan bahwa persyaratan yang menggugurkan bagi penyedia. Namun dalam definisi system gugur yang dijelaskan dalam Penjelasan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 48 Ayat (1) Huruf a, sbb: Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.


      2. Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.f.7).c)


      Menjelaskan tentang ketentuan umum dalam melakukan evaluasi : sbb: penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;


      3. Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.8).b)


      Evaluasi administrasi dalam metode system gugur satu sampul, menurut Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.8).b), penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi, sbb: syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi; surat penawaran:

      (a) ditandatangani oleh:

      • direktur utama/pimpinan perusahaan;
      • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
      • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
      • pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
      • peserta perorangan.

      (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran 

      Apabila tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

      (c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan 

      Tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan bertanggal.

      Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

      • diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
      • Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
      • nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
      • besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
      • besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
      • nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
      • paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.


      4. Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.9).b)


      Evaluasi teknis dalam metode system gugur satu sampul, menurut Lampiran III Perpres 54 tahun 2010 subbab B.1.9).b), penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan teknis, sbb:

      • metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan;
      • jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
      • jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
      • spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
      • personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
      • bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

      Perpres diperkuat dengan ketentuan teknis berdasarkan Peraturan kepala LKPP (Perka)

      5. Perka LKPP No. 14 tahun 2012 Bab II subbab B.1.f.5).b) :


      Penjelasan yang termaktub dalam Bab II subbab B.1.f.5).b) menjadi pertimbangan yang melengkapi pengambilan keputusan oleh Pokja, yang menyatakan bahwa: penawaran dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:


      (1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan

      Apabila dipenuhi/dilengkapi, khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol);

      (2) surat penawaran:

            (a) ditandatangani oleh:
      • direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
      • penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
      • pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinanperusahaan/pengurus koperasi yang namanyatidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
      • kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
      • pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
      • Peserta Perorangan.
            (b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; dan bertanggal.

      (3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

      • Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
      • Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
      • Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
      • Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
      • Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
      • Nama Kelompok Kerja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Kelompok Kerja ULP yang mengadakan pelelangan; dan
      • Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
      • Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan;
      • Jaminan Penawaran atas nama perusahaan Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO;
      • Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan;

      6. Perka LKPP No. 14 tahun 2012 Bab II subbab B.1.f.6).c) :


      Ketentuan yang termuat dalam Bab II subbab B.1.f.6).c)  ini berbunyi: penawaran dinyatakan gugur dalam evelausi teknis apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:

      • Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
      • Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaantidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
      • Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
      • Layanan purnajual sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan);
      • Tenaga teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan) dan
      • Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
      Demikian paparan tentang Ketentuan Gugurnya Dokumen Penawaran Pada Lelang Infrastruktur Pemberdayaan Masyarakat, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. 

      Pentingnya Stamina Dalam Pemberdayaan Masyarakat


      Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah aktifitas yang ringan dan tanpa resiko, aktifitas dalam bidang ini juga membutuhkan keseriusan dalam menjalankan, dibutuhkan pengetahuan yang memadai, serta keterampilan dalam memfasilitasi, mendampingi, dan mengadvokasi masyarakat.

      Masyarakat dengan segala kondisi dan keadaannya diberikan intervensi berupa pembangunan dengan beragam konten dan pendekatannya. Sasarannya bisa terhadap individu, organisasi, lingkungan, dan komunitas atau masyarakat secara umum. Harapannya akan terjadi perubahan sosial yang akan berdampak lanjutan pada kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.

      Kesadaran akan posisi, kondisi, masalah, dan apa yang harus dilakukan menjadi hal penting untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah kehidupan yang lebih berdaya, dan mandiri, Untuk me fasilitasi perubahan yang terjadi di masyarakat dengan pemberdayaan maka dibutuhkan beberapa hal yang bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi diri para pelaku pemberdayaan masyarakat.

      Beberapa hal yang bisa dijadikan sumber motivasi antara lain:


      • Get UpSeorang penggiat pemberdayaan harus bermental baja, harus lebih tangguh dari masyarakat yang didampinginya. Bukan jiwa-jiwa yang mudah putus asa, dan menyerah pada keadaan, kondisi, dst. Berapa kalipun Anda mengalami gagal, tugas anda hanyalah bangun kembali dan bekerja lebih keras lagi.

      • Reach Up – Jangan pernah merasa jumawa, paling sukses, sehingga kehilangan motivasi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dan lebih membanggakan dari sebelumnya. Prestasi-prestasi kejarlah dengan kejujuran dan kesabaran.
      • Dress Up - Kecantikan yang datangnya dari dalam dirimu, hatimu, nuranimu akan jauh lebih penting, bermakna dibandingkan dengan sekedar pencitraan, dan beragam aktifitas oportunis lainnya. Sadarilah mana substansi dan mana yang hanya kulit belaka sehingga tidak akan menjebakmu daam hal yang semu dan naif.
      • Shut Up - Berhentilah untuk bicara tentang sebuah kesuksesan yang terjadi pada masa lalu, apalagi dibumbui lengkap dengan keluh kesah yang lebay tentang masalah. Jadilah pejuang tangguh tanpa menyebut dirimu sebagai pejuang, dan berhenti mengasihani diri sendiri berlebihan. Setiap orang mempunyai medan perangnya masing-masing dan disanalah dia akan membuktikan apakah dia bisa menjadi seorang panglima bagi dirinya sendiri.
      • Look Up - Jangan melihat dirimu yang penuh dengan keterbatasan, kebodohan, kefakiran, dll, Tugasmu adalah menyambut cahaya diatas cahaya, lihatlah Tuhanmu Yang Maha Segalanya. Tanpa batas kekuasaan dan kekuatan. Dari Nya sumber inspirasi hidupmu untuk melakukan hal terbaik selama hidup didunia.
      • Lift Up – Tugas kita sebagai hamba Allah hanyalah menjadikan segala urusan kita menjadi urusan rohaniah yang selalu terkait denganNya. Segala nikmat yang diberikan kita patut disyukuri, dan perlu untuk difahami bahwa rasa syukur itu adalah perbuatan untuk membuktikan kesungguhan kita untuk bersyukur padaNya. Bersyukur bukanlah hanya mengucap kata-kata sukur, dan kita dituntut untuk lebih dari itu.













      Mempersiapkan Kunjungan Presiden di Lokasi Program NUSP-2


      Paparan ini menyajikan bagaimana pengalaman terkait proses mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi pada kegiatan padat karya tunai Desa Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon melalui program NUSP-2.

      Desa Batu Merah merupakan lokasi program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh kementerian PUPR sejak tahun 2006, melalui program; P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan, Kotaku (NUSP (Neighbourhood Upgrading and Shelter Project) dan NSUP).

      Desa ini berdasarkan SK Walikota No. 402 Tahun 2014 merupakan salah satu permukiman kumuh di Kota Ambon. Desa Batu Merah berada pada kawasan Perbukitan yang terletak ditengah kota, dan terdiri dari 6 RW dengan luasan kumuh mencapai 22,21 ha.


      Persiapan yang normal dan wajar saja tidak terlalu berlebihan, semoga catatan ringan ini bermanfaat bagi peggiat pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan. Kunjungan presiden ke lokasi program akan terus terjadi, karena melalui pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya puluhan Trilyun APBN dialokasikan.

      Melakukan Konsolidasi Data dan Informasi Lokasi Kunjungan


      Konsolidsasi, data dan informasi dilakukan dari SIM program, sehingga didapatkan data- pokok seperti luas wilayah, kependudukan, mata penncaharian, kegiatan yang pernah dilakukan dan dibiayai oleh program.

      Data dan informsi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pelaku program yang dilapangan dan sedang mempersiapkan. Pembuatan ucapan selamat datang, papan informasi kegiatanpun dibuat dan segera dilakukan pemasangan.

      Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Persiapan


      Pemangku kepentingan yang terlibat dalam sebuah kunjungan presiden RI tentu cakupannya cukup luas, mulai dari aparat kemanan Polri dan TNI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kota Ambon, Dan dari konsultan mulai NMC, TMC, CC ambon, dan CA. Dari Dunia usaha, kampus, wartawan dan kelompok profesi juga terlibat dalam kegiatan’

      Agar terbangun kesepahaman yang baik maka antar pemangku kepentingan sepakat untuk dilakukan Koordinasi antara Pemangku Kepentingan. Dengan rendah hati dilakukan pembagian tugas dan peran yang harus segera dilakukan antar pemangku kepentingan.



      Yang ditekankan untuk dipersiapkan adalah terhadap kelayakan teknis terhadap bangunan yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Nama PUPR akan jadi taruhan apabila pelaksana program tidak bisa menjamin terhadap pelaksanaan yang berkualitas dan punya nila estetika yang tinggi.


      Mempersiapkan Dokumen Program pendukung Kegiatan


      Dari dokumen administrasi yang ada dilapang juga ditata dan dipersiapkan, mengantisipasi apabila hal ini ditanyakan dalam kunjungan presiden. Pemerintah Daerah juga mengakses dokumen-dokumen ini dipergunakan sebagai bahan untuk membuat media informasi dilokasi seperti pamflet leaflet, dll.

      Dari NUSP-2 dipersiapkan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh masyarakat secara bersama dengan pemerintah desa. Meskipun waktu kunjungan masih belum melewati skedul penyusunan dokumen DED kegiatan yang dibiayai program, namun karena dibutuhkan maka dilakukan percepatan dalam penyusunannya.

      Maka dokumen perencanaan saat ini sudah siap dan kegiatan yang dipilih sebagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditinjau oleh presidenpun ditentukan. Pembangunan salah satu ruas jalan kampung dengan konstruksi rabat beton akhirnya desepakati dipilih dengan panjang 30 meter.

      Mengorganisasi Masyarakat Terlibat di Kegiatan Yang di Kunjungi


      Koordinasi denga Lembaga Keswadayaan Masyarakat dilakukan intensif, termasuk dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Akhirnya disepakati untuk mendukdeskan kegiatan tersebut dan melakukan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan tersebut dalam waktu yang singkat 2 hari kerja.




      Proses pekerjaan awal adalah mengerjakan Satu titik sepanjang 30 meter dengan biaya sebesar Rp 30 juta lebih. Pelaksanaanya melibatkan 30 orang tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan upah per hari sebesar Rp. 120 ribu per orang.

      Pelibatan tenaga kerja wanita juga dilakukan secara optimal, konsepsi padat karya juga dijelaskan kepada masyarakat sehingga mempunyai pemahaman yang sama. Akhirnya masyarakat bahu membahu melaksanakan kegiatan tersebut sehingga sudah layak sebagai kegiatan yang sedang dikerjakan.

      Maka saat kunjungan Presiden dilakukan masyarakat melanjutkan pengecoran jalan rabat tersebut, sehingga sangat alami sebagai keterlibatan masyarat desa dalam pembangunan kampungnya melalui padat karya dalam program NUSP-2.

      Pendampingan Kepada Pejabat Penting Kementerian PUPR dan Pemda


      Hadir dalam acara kunjungan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Gubernur Maluku Said Assegaff, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo, Bapak Boby Ali Azhari dari Direktorat, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mita Dwi Aprini, dan Pejabat Pembuat Komitmen NUSP-2 Anastasia Carolina.

      Sebagaimana lazimnya pejabat, maka yang posisinya lebih rendah akan datang ke lokasi lebih dahulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar lancar dan tidak ada hambatan. Karenanya Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo datang sehari sebelum acara, maka sudah dipastiikan bawahannya akan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis,

      Bapak Boby Ali Azhari , Ibu Mita Dwi Aprini selaku Satker ditemani PPK NUSP-2 Ibu Anastasia Carolina datang sehari sebelum Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo datang. Untuk memastikan dikegiatan yang mana presiden akan diarahkan, bagaimana kesiapan seperti dokumen administrasi, dokumen perencanaan, LPJ, dll.

      Pelaksanaan Kunjungan Presiden RI


      Kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke salah satu lokasi NUSP-2, Desa Batu Merah, Ambon Rabu, 14 Februari 2018. Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan kegiatan padat karya yang dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat,

      Presiden didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dilakukan melalui program NUSP-2. Program NUSP-2 yang dikelola Kementerian PU dan Perumahan Rakyat berupa pembangunan satu ruas jalan rabat beton sepanjang 980 meter yang menghabiskan total dana sebesar Rp 1,2 miliar.


      Saat ini proses pekerjaan awal adalah mengerjakan Titik Satu sepanjang 30 meter, yang memakan biaya kurang lebih sebesar Rp 30 juta. Berdasarkan asumsi, pekerjaan Padat Karya Tunai ini akan selesai dalam waktu tiga bulan, dan melibatkan sebanyak 30 orang tenaga kerja dari masyarakat setempat dengan upah kerja per hari Rp 120 ribu per orang.

      Kunjungan ini membanggakan masyarakat Desa Batu Merah, Ambon karena bisa bertemu dengan Presiden secara langsung, Apalagi Presiden jokowi bisa melihat secara langsung aktifitas masyarakatdDalam pelaksanaan program NUSP-2. Semoga masyarakat terus bersemangat untuk membangun kampungnya sehingga berubah wajah menjadi semakin cantik, nyaman, dan membahagiakan.

      Mendokumentasikan Kunjungan Presiden Saat Tinjau Lokasi Program


      Kunjungan Presiden Saat Tinjau lokasi program NUSP-2 desa Batu Merah Ambon merupakan momentum penting, untuk itu harus didokumentasikan dengan beragam media secara optimal. Angle yang menarik ketika presiden, menteri PUPR adalah saat meninjau lokasi kegiatan yang sedang dikerjakan oleh masyarakat.


      PPK NUSP-2 menugaskan personil NMC untuk merekam dengan foto dan video, bahkan drone-pun disiapkan apabila memungkinkan dan diperkenankan oleh protokoler. Untuk melakukan misi ini telah didapatkan file yang berisi video dan foto-foto kegiatan. Video dan semua foto yang ada dalam tulisan ini merupakan hasil dari dokumentasi, Publikasi juga sudah dilakukan melalui beragam media sosial yang menghubungkan dengan pelaku program dan masyarakat umum.

      Memproduksi Dokumentasi Menjadi Materi Pembelajaran Program


      Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, momentum kunjungan Presiden Jokowi ke Desa Batu Merah, Ambon harus dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program. Kunjungan seperti ini juga bisa dianggap sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi VVIP.

      Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan konsolidasi semua materi dokumen hasil kunjungan, baik yang berupa video, foto, dan tulisan dari media online. Semuanya bisa distrukturkan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi pelaku program.


      Knowladge management perlu dimainkan, dengan memanfaatkan media online seperti Youtube, website, dan medsos (FB, Forum WA, Group FB, dll). Para pelaku program setidaknya mendapatkan input berupa pengetahuan terkait pelaksanaan program yang baik, pelaksanaan program yang perlu perbaikan, dll.

      Semoga tulisan ini bermanfaat bagi peggiat Pemberdayaan Masyarakat.

      Seluruh Foto dan video adalah karya Bapak Sutadi, MIS Specialis pada NMC NUSP-2

      Pompa Air Sederhana Mengatasi Kesulitan Air Bersih Desa Taman Asri Ampelgading Kabupaten Malang

      Inovasi dalam pemberdayaan masyarakat tidak mudah untuk ditemukan disemua desa/kelurahan, hal ini terbukti dengan sulitnya para pendamping/fasilitator untuk menemukan praktik tersebut. Inovasi dengan kadar dan kualitas yang beragam terkadang telah menjadi bagian hidup dari kehidupan warga desa/kelurahan, dan hasil dan manfaatnya sudah direguk tanpa sadar. Paparan ini ikhtiar untuk menjadikan pengalaman inovasi di desa Taman Asri ini sebagai pengetahuan, dan materi belajar bagi siapapun yang membutuhkan. Semoga bermanfaat..

      Pengalaman Mendaftar Asesor Kompetensi LSP FPM

      Tulisan tentang Pengalaman Mendaftar Asesor Kompetensi LSP FPM secara khusus akan membahas pengalamanku saat Mendaftar sebagai Asesor Kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi (LSP) Fasilitator Pemberdayaan masyarakat (FPM). Cukup menarik karena merupakan sesuatu yang baru yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya setelah puluhan tahun menekuni profesi sebagai penggiat Pemberdayaan Masyarakat.