Robert MZ. Lawang: Pemberdayan di Indonesia, Bukan Lagi Soal Kiri atau Kanan

05.13
Bukan perkara mudah untuk menemukan kembali makna pemberdayaan. Mengacu pada sejarahnya, pemberdayaan punya dua mahzhab yakni strukturalisme dan modernisme. Masing-masing mahzhab memiliki ciri dan definisi operasionalnya. Strukturalisme acap kali diidentikkan dengan aliran kiri. Sementara itu, modernisme kerap diidentikkan dengan aliran kanan. Namun dalam praktiknya di Indonesia, pemberdayaan masyarakat sulit dikelompokkan ke dalam aliran kiri atau kanan.
Tidak adanya batasan yang jelas antara aliran kiri dan kanan dalam praktik pemberdayaan di Indonesia ini dipicu oleh ketidakkonsistenan paham yang dipakai. Pakar sosiologi UI Robert MZ. Lawang bahkan menyebut, pembangunan di Indonesia tidak pernah secara jelas menunjukkan aliran mana yang dipakai. Sederhananya, para pengelola program pemberdayaan beraliran kiri menggunakan sebagian prinsip dari aliran kanan dan begitu juga sebaliknya. Inilah yang kemudian melahirkan sintesis antara mazhab pemberdayaan strukturalisme dengan modernisme.

Alhasil, untuk masa sekarang, para pengelola program pemberdayaan tidak lagi memperhitungkan mazhab kiri dan kanan. Artinya, aspek modernitas tidak bisa dihilangkan dan ditinggalkan meski pengelola program pemberdayaan menggunakan mazhab strukturalisme. Hal ini terlihat jelas pada praktik pemberdayaan di wilayah Eropa. Di sana, berkembang moderninasi ekologi. Yakni, satu program pemberdayaan yang diarahkan untuk kepentingan ekologi namun dengan pendekatan moderen.
Upaya menemukan kembali makna pemberdayaan akan mengantarkan kita pada pertanyaan mendasar: siapa yang diberdayakan? Jawaban untuk pertanyaan tersebut sudah jelas. Pihak yang diberdayakan adalah orang yang tidak berdaya, rentan, lemah fisik, miskin, dan terisolasi. Membahas pemberdayaan akan sangat terkait dengan isu kemiskinan.

Secara teori, terdapat 2 (dua) kategori kemiskinan yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Di Indonesia, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin absolut justru luput dari pemberdayaan. Mereka ini adalah orang-orang yang mampu hidup untuk beberapa hari mendatang karena punya “jaminan sosial” yang diperhitungkannya sendiri tanpa kepastian yang jelas.

Jika ada sekelompok warga miskin yang luput dari pemberdayaan, lantas siapa yang terpilih untuk diberdayakan. Ada 4 (empat) kategori warga yang terpilih yakni:
  • Orang yang mampu hidup untuk satu musim panen sambil menunggu dengan penuh resiko untuk bulan-bulan berikutnya tanpa kepastian yang jelas;
  • Orang yang mampu hidup untuk 2 musim panen dengan ada cadangan pangan sedikit tetapi tidak bisa menjamin hidup untuk lebih dari itu;
  • Orang yang mampu hidup untuk satu tahun dengan sedikit cadangan untuk kemungkinan sakit atau keperluan mendadak;
  • Orang yang dapat hidup dengan sedikit risiko karena ada cadangan kemungkinan macam-macam masalah.

Nah, yang perlu diingat dalam setiap kegiatan pemberdayaan adalah pembangunan struktur dan sistem yang akan diaplikasikan. Dengan struktur dan sistem yang bagus, maka hasil-hasil pemberdayaan akan terus ada meski si pemberdaya sudah tidak ada lagi di lokasi dampingannya. Agar struktur ini bisa bekerja dalam jangka waktu lama, maka pemahaman tentang struktur yang bersifat sangat membatasi orang dan deterministik harus ditinggalkan. Struktur yang ada harus didesan untuk memampukan dan berkembang terus dari waktu ke waktu. Pada tahap inilah, dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan tradisi. Sebab, tradisi kerap menjadi penghambat pembangunan.

Bila direfleksikan pada apa yang diterapkan di Indonesia, pemerintah maupun pelaku pemberdayaan tidak perlu lagi mempersoalkan lagi tentang mazhab yang akan dipakai. Modernisme maupun strukturalisme bukan lagi hal yang krusial untuk dipertentangkan. Namun perlu diingat bahwa prinsip modernitas dalam setiap kegiatan pembangunan harus tetap dipegang teguh dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Penyesuaian prinsip modernitas dalam setiap program pemberdayaan ini bisa dilihat pada apa yang telah dilakukan Muhammad Yunus di Bangladesh. Yunus menilai, sistem perbankan gagal berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat miskin karena terlalu moderen. Lantas Muhammad Yunus mengubah sistem perbankan dengan standarnya sendiri.

(Disarikan dari Seminar yang diselenggarakan PT. Amythas, di Bidakara Jakarta, Maret 2011)

Artikel Terkait

Latest
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar