Rabu, 08 April 2015

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, Mazhab Yang Mana

Makalah Robert M.Z.Lawang Dalam Seminar Reinventing Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Masa Depan. tgl 15 Maret 2011. (Bagian 2)


pemberdayaan


II. POKOK PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA


 Yang dimaksudkan dengan pokok permasalahan pemberdayaan di sini menunjuk pada (i) siapa yang diberdayakan, (ii) apa yang diberdayakan, (iii) bagaimana memberdayakan, dan (iv) siapa yang memberdayakan. Mari kita membahas keempat sub-pokok permasalahan itu satu per satu.




  1. Siapa yang diberdayakan? Atau dengan kata lain, mengapa orang mengambil keputusan untuk melakukan pemberdayaan atas mereka itu? Semua orang sepakat, bahwa yang diberdayakan adalah mereka yang tidak berdaya hidup sehingga mereka menjadi miskin atau sebaliknya. Dengan demikian, ketidakberdayaan orang atau kelompok tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan. Kondisi ini sangat tepat digambarkan oleh Robert Chambers dengan konsepnya tentang perangkap kemiskinan yang saling memerangkapi: ketidakberdayaan – kerentanan – kelemahan fisik – kemiskinan – isolasi (R.Chambers …). Walaupun konsep kemiskinan itu paling ramai menjadi wacana para ahli yang beragam pengertiannya, saya mengambil waktu sedikit untuk menjelaskannya di sini. Begitu pula konsep pemberdayaan yang nampak sudah jelas dari dirinya sendiri, perlu dibahas sedikit di sini hanya untuk mengarahkan diskusi pada masalah-masalah yang kita hadapi.



  • Kemiskinan itu bersifat relatif (kemiskinan relative). Dia merupakan gejala kelas sosial yang menjadi struktur sosial, khusus dalam bentuk stratifikasi. Apapun mazhab yang dianut, orang itu mendefinisikan diri sebagai miskin karena dia membandingkan keadaan ekonominya atau ekonomi sekelompok orang dengan orang atau kelompok lainnya menurut suatu standar hidup tertentu yang berlaku atau diterima dalam masyarakat itu. Sedangkan kemiskinan absolut menunjuk pada situasi dimana orang mampu hidup hanya untuk saat ini saja, sedangkan saat berikutnya yang dihadapi adalah ketidakpastian besar untuk bisa makan saja tanpa mampu lagi memikirkan masalah sandang dan papan. Ini masalah mati dan mungkin masih hidup lagi, yang timbul secara kumulatif dari kondisi kurang gizi, kelaparan yang dialami sebelumnya (Webster: 16). Dalam konteks pemberdayaan orang-orang miskin, ada beberapa kategori yang kita jumpai dalam setiap proses pemberdayaan :



  1. Kategori atau kelompok sosial yang luput dari perhatian dari para pemberdaya. Mereka terdiri dari :

    1. Mereka yang mengalami kemiskinan absolut dalam pengertian yang sudah dikemukakan sebelumnya. Pengemis, gelandangan yang terperangkap dalam dimensi kemiskinan (op.cit. R.Chambers) adalah contoh sederhana.

    2. Kelompok yang mampu hidup untuk beberapa hari yang akan datang, karena ada semacam “jaminan sosial” yang diperhitungkannya sendiri tanpa kepastian yang jelas. Di kampung, mereka ini tidak bekerja sama sekali, karena masalah kerentanan, kesehatan, kebodohan yang “memblokir” dia untuk bergerak. Mereka adalah penganggur miskin, orang-orang sakit dari keluarga miskin, orang-orang tua yang tak berdaya lagi.





  1. Mereka yang cenderung masuk dalam pilihan program pemberdayaan adalah orang-orang dari kategori berikut ini.

    1. Kelompok sosial yang hanya mampu hidup untuk satu musim panen (kurang lebih 3 bulan untuk komoditi tertentu), sambil menunggu dengan penuh risiko untuk bulan-bulan berikutnya tanpa kepastian yang jelas. Mereka adalah petani kecil yang hasil panennya hanya pas untuk hidup saja.

    2. Kelompok sosial yang hanya mampu hidup untuk 6 bulan (dua musim panen), dengan ada cadangan pangan sedikit, tetapi tidak bisa menjamin hidup untuk lebih dari itu.

    3. Kelompok sosial yang hanya mampu hidup untuk satu tahun, dengan sedikit cadangan untuk kemungkinan sakit dan sebagainya.

    4. Kelompok sosial yang dapat hidup dengan sedikit risiko karena ada cadangan untuk kemungkinan macam-macam masalah yang dihadapi.





  • Apa itu pemberdayaan? Apapun mazhab yang dianut seseorang, pemberdayaan merupakan proses membuat orang atau sekelompok orang menjadi lebih berdaya lagi, tidak saja pada saat pemberdayaan itu dilakukan, melainkan berkelanjutan. Orang atau sekelompok orang itu pasti tidak lepas dari struktur dan sistem sosial budaya. Suatu definisi yang sangat relevan dari Anthony Giddens tentang struktur sosial yang menunjuk pada aturan dan sumber daya (A.Giddens…), adalah acuan analisis yang dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan ini. Kata Giddens, selain struktur sosial itu membatasi gerak orang, dia juga memampukan orang untuk lebih efisien dan efektif dalam tindakannya (Ibid.). Jadi, walaupun orang atau sekelompok orang yang diberdayakan, yang membuat pemberdayaan itu berkelanjutan (sustainable) adalah struktur dan ssstem sosialnya. Karena itu, pemberdayaan diartikan secara luas dan tidak terbatas pada usaha-usaha pelatihan di dalam kelas yang artifisial.



  1. Apa yang diberdayakan dari orang atau kelompok sosial itu? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab dalam beberapa kalimat saja. Tetapi kedua kategori sosial orang miskin yang sudah dikemukakan sebelumnya (yang terabaikan dan terpilih), dapat membantu kita untuk memahami asumsi-asumsi yang digunakan para penganut mazhab pembangunan yang diwakili oleh siapa yang memberdayakan (akan dibahas pada butir 4). Dengan cara sederhana – mengikuti arahan Panitia – dua mazhab Modernisme dan Strukturalisme dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat apa yang diberdayakan dan asumsi yang di balik keputusan itu.



  • Kelompok sosial miskin yang absolute pantas terabaikan, karena mereka tidak memiliki kemampuan dasar untuk diberdayakan, sehingga tidak bisa merumuskan materi apa yang harus digunakan dalam proses pemberdayaan. Kecenderungan untuk mengabaikan mereka dari usaha pemberdayaan seringkali merupakan keputusan politik dan sosial yang didasarkan pada konstitusi, dimana orang-orang seperti itu cukup ditangani secara amal saja. Tetapi sebagian para penganut fungsionalisme menganggap mereka itu pantas untuk menerima perlakuan seperti itu, karena kondisi seperti itu adalah akibat dari kesalahannya sendiri (Kingsley Davis, Moore). Sebagian dari kita yang berada pada kelas sosial menengah ke atas, memiliki cara berpikir seperti itu. Biarlah mereka menjadi urusan Negara saja, seperti yang diamanatkan konstitusi. Tetapi sebagian dari kita juga berpendapat bahwa tanggungjawab Negara terhadap mereka adalah sah, karena mereka adalah korban dari struktur sosial yang tidak adil (lihat Jeffries and Ransford).



  • Bagaimana dengan kelompok sosial miskin yang pantas untuk masuk dalam program pemberdayaan? Pada tingkat apapun ketidakberdayaan dan kemiskinan mereka, semua mazhab sama-sama berpendapat bahwa mereka pantas untuk diberdayakan karena potensi yang ada pada mereka. Tetapi apa yang diberdayakan dalam proses itu, kedua mazhab itu mempunyai pandangan yang berbeda.




    1. Keunggulan sumber daya manusia Barat dalam pandangan teori modernisasi klasik dengan kemampuan entrepreneurship (McCleland), keterbukaan, kebebasan, percaya pada ilmu pengetahuan, oritentasi mobilitas, penuh ambisi, meniti karir dengan tekun, perencanaan jangka panjang, aktif dalam kegiatan politik (Inkeles), hubungan antara nilai-nilai utama dalam agama dengan perilaku ekonomi (Bella, C.Geertz), demokrasi dan kesejahteraan ekonomi (Lipset), adalah bagian dari apa yang diberdayakan pada kelompok-kelompok yang tidak berdaya itu. Mereka tidak berdaya karena masalah internal mereka seperti tradisi yang tidak memungkinkan mereka untuk maju. Tradisi itu harus dihilangkan dengan nilai-nilai baru yang mendukung pembangunan. Modernisasi dalam pandangan mereka ini sama dengan westernisasi. Sebagian dari kita menolak pandangan-pandangan ini, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari model-model seperti itu direproduksikan dalam ranah-ranah (fields) keluarga, pendidikan di semua jenjang dan politik (Bourdieu).

    2. Modernisme seperti itu bergeser dalam penjelasannya, walaupun masih bertumpu pada kepercayaan pada nilai-nilai barat. Beberapa kasus menunjukkan, bahwa tradisi tidak selamanya memelihara keterbelakangan dan ketidakberdayaan masyarakat. Tradisi yang merupakan kekuatan pembangunan adalah hubungan kekerabatan dengan pola pengelolaan yang bersifat paternalistik dan nepotism. Kontrol yang kuat, tenaga kerja yang murah dan dapat dipercayai adalah bagian dari perkembangan industri yang mengacu pada tradisi Cina (Wong). Analisis seperti itu muncul pula dalam pembahasan tentang kapital sosial budaya yang tertambat pada struktur sosial (M.Woolcock, Fukuyama). Di Indonesia orang merevitalisasi tradisi, kepercayaan tradisional yang dalam struktur sosial budayanya tertambat kapital sosial (R.M.Z.Lawang 2004). Kearifan lokal, inisiatif lokal muncul dalam diskusi yang banyak ditopang oleh pemberlakuan Undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah nomor 32 tahun 2004 yang menekankan pentingnya otonomi daerah. Dalam semangat itu pula ada desakan untuk menyusun rancangan undang-undang tentang desa.

    3. Termasuk dalam arus ini adalah usaha menemukaan potensi sosial untuk pembangunan yang tertambat pada agama di Indonesia, khususnya Islam (referensi). Tetapi begitu masuk variabel lain seperti etnisitas, perdesaan, perkotaan, pendidikan, pengalaman dan jaringan sosial, analisis yang mendalam untuk menentukan mana yang menjadi kondisi yang harus ada, nampaknya nilai inti yang terdapat dalam agama itu perlu diuji lebih teliti lagi. Nampkanya nilai agama saja tidak cukup untuk menjelaskan perkembangan ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Perkembangan ekonomi yang membutuhkan diferensiasi, spesialisasi, ketekunan dan keberanian mengambil risiko, penundaan kepuasan danlam berinvestasi lebih banyak diperoleh dari pengalaman berusaha (bandingkan Davis…).

    4. Inti reformasi yang mulai muncul 1990-an adalah demokratisasi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dalam bidang politik, nampaknya demokratisasi itu masih mencari bentuknya hingga saat ini untuk menghindari biaya-biaya ekonomi dan sosial dan menjamin stabilitas sosial yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Dalam bidang sosial, demokratisasi yang berkembang seringkali mengancam pluralitas masyarakat, sehingga juga membutuhkan usaha untuk mencari bentuk yang tidak bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Dalam bidang ekonomi, perkembangan usaha masih harus berjuang keras melawan macam-macam hambatan dari birokrasi atau masyarakat (Hungtinton) yang berujung pada praktek korupsi yang semakin gawat. Apa yang diberdayakan di sini adalah demokratisasi untuk kemajuan ekonomi.

    5. Apa yang diprihatinkan oleh para ahli strukturalis[1] tentang pembangunan Negara III, adalah kekuatan internal yang makin lama makin terkuras oleh faktor-faktor eksternal Negara-negara maju (Frank 1967, Dos Santos 1971), dan pada saat ini proses pemiskinan masyarakat pedesaan makin lama makin cepat, karena tanah-tanah mereka yang strategis sudah dikuasai oleh orang-orang kota. Perhatikan kotak berikut yang mengisahkan ceritera lepasnya hak orang desa atas tanah karena macam-macam alasan.










Sangat mudah menemukan informasi di suatu daerah X di pulau Y tentang penjualan tanah sawah yang beririgasi teknis. Lahannya luas, dan tanahnya subur. Sebentar lagi padi akan segera menguning dan panenpun tiba. Dalam perkiraan saya, penghasilan per hektar sekitar 8 ton, yang kemudian dibenarkan oleh si penggarap. Mengapa tanah ini dijual, demikian tanya saya, karena ada keperluan mendadak dan tidak mampu lagi menyicil pinjaman di bank yang sebentar lagi jatuh tempo. Mereka menawarkan kepada saya untuk membeli tanah sawah itu, tetapi saya tidak berminat dan juga memang tidak ada uang. Mereka mengantar saya lagi ke beberapa tempat tidak jauh dari situ, yang masalahnya sama. Pasti sudah banyak sertifikat yang ditahan di bank, demikian pikir saya, dan sebentar lagi tanah-tanah ini sudah dikuasai oleh orang-orang yang berduit.



Kisah penjualan tanah itu mempunyai implikasi teoritik dan dampak yang sangat sulit dikendalikan.




  1. Memang para penganut teori ketergantungan menolak penjelasan teori modernisasi tentang faktor internal Dunia III seperti tradisi, kurang modal, tidak ada motivasi, dan sebagainya yang menyebabkan keterbelakangan (Frank 1967, Dos Santos 1971). Tetapi rupanya ada faktor internal yang lebih kuat lagi mendorong berkembangnya keterbelakangan adalah selera terkait gaya hidup perkotaan, karena lalu lintas desa-kota yang sangat lancer, dan iklan media televisi yang mudah ditonton dimana saja di Indonesia. Tanah sebagai modal utama petani, sudah hilang, dan sebentar lagi akan muncul laporan tentang bertambahnya jumlah penganggur di tempat itu.

  2. Yang lebih hebat sebetulnya adalah proses eksploitasi terhadap orang miskin di daerah perdesaan tidak lagi dilakukan oleh orang kota (yang beruang), melainkan oleh orang desa itu sendiri melalui reproduksi gaya hidup kota dalam kehidupan mereka sehari-hari (Bourdieu, taste: 1984). Kalau Frank mengatakan bahwa underdevelopment adalah produk sejarah kolonialisme, dan bukan kondisi alamiah (the development of underdevelopment) (Frank 1967), kita berani mengatakan bahwa masyarakat daerah perdesaan yang sedang jatuh ke kondisi underdevelopment adalah produk perkembangan teknologi industry yang diperkuat oleh orang-orang miskin (sasaran pemasaran) melalui reproduksi selerah orang-orang kota. Bagaimana kita bisa melawan eksploitasi kapitalisme kalau salah satu pelaku yang menjadi ujung tombak pemasarannya adalah orang miskin? Monopoli atas tanah, sumber daya alam dan manusia (Dos Santos) yang terjadi pada akhir abad 19 yang menyebabkan ketergantungan Negara III, kini monopoli itu kembali terjadi melalui peran orang desa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, hanya dengan dua kata : reproduksi selera.




    1. Menyalahkan sejarah kolonialisme untuk menjelaskan keterbelakangan kita dibandingkan dengan Negara maju atau Negara-negara di lingkungan ASEAN, perlu dihadapi dengan kritis. Tetapi bahwa penetrasi kapitalisme global ke daerah perdesaan terutama dalam rangka memperoleh bahan mentah yang murah untuk pengembangan idustri di negerinya sendiri       masih terjadi hingga saat ini. Beberapa Negara dari Utara menyerbu bahan mentah yang berserakan di permukaan bumi di beberapa kawasan di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang hampir tidak mungkin terpulihkan sudah terjadi di beberapa tempat, baik melalui eksplorasi padat modal maupun padat karya. Seolah-olah teori treadmeal of production kembali berlaku di sini (Schnaiberg…).




  1. Bagaimana pemberdaya-pemberdaya ini bekerja? Berikut ini kecenderungannya :



  • Hampir semua pemberdayaan yang dilakukan menggunakan pendekatan kelompok atau komunitas dengan memanfaatkan organisasi yang sengaja dibentuk atau terbentuk untuk itu (IDT, Depsos, KPDT, Deptan, dan program yang dilaksanakan oleh organisasi bukan pemerintah). Semua ketentuan tertulis mencantumkan dengan jelas pendekatan ini (Hull, General Practice).

  • Ada sejumlah pemberdaya yang karena pengalamannya yang lama, relatif berhasil mempertahankan pendekatan ini secara konsisten (antara lain: Misi Taiwan). Tetapi ada pula yang melakukan penyesuaian di lapangan yang sedemikian banyaknya, sehingga blue print tidak jelas lagi. Ada yang berhasil mencapai tujuan akhir, tetapi caranya dimodifikasi (pengalaman sosiologi perdesaan UI), tetapi ada juga yang tidak mencapai dua-duanya.

  • Melakukan proses pemberdayaan yang “tidak ilmiah” tetapi berhasil, hanya dengan memberi contoh, melakukan semacam “on the job training” versi mereka sendiri, dan jadilah orang atau kelompok itu mandiri dan berkembang terus (kisah sukses di internet).


Kegagalan pemberdayaan kelompok miskin di Indonesia bukan karena orang tidak mengerti teori pemberdayaan seperti yang dikemukakan sebelumnya. Coba perhatikan kasus yang terdapat pada kotak berikut ini.









Sejak tahun 1990 sudah berlangsung pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di sebagian besar Daerah Irigasi di Indonesia. Dari hasil pemberdayaan sangat sedikit yang tetap bertahan, kecuali mungkin untuk Bali dengan system subaknya. Banyak tenaga yang dikerahkan, banyak organisasi pendukung yang dibentuk untuk itu di tingkat kabupaten dan provinsi, dan tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui APBN. Namun hasilnya tetap sama saja. Kegagalan itu tidak saja berlaku di Jawa yang memiliki kultur pertanian sawah yang sudah lama, melainkan juga di luar Jawa. Hingga saat ini belum diketahui persis sebab musababnya.

Karena P3A itu harus ada di setiap Daerah Irigasi menurut undang-undang, maka kehadiran P3A adalah wajib. Dia merupakan salah satu komponen dari irigasi sebagai satu system. Saat ini sedang dipersiapkan untuk pemberdayaan P3A lagi untuk beberapa Daerah Irigasi kawasan timur Indonesia. Beberapa pejabat mengaku tidak terlalu optimis dengan hasilnya.

Apa masalahnya? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Berikut ini ada beberapa kecenderungan yang perlu didiskusikan lebih lanjut.




  1. Faktor kepemilikan sawah / tanah pertanian merupakan penyebab keberahasilan atau kegagalan bertahannya organisasi P3A: tidak merupakan necessary condition dan juga tidak sufficient. Mengapa?

    1. Di Bali rata-rata kepemilikan sawah juga kecil, tetapi P3A (subak) tetap jalan.

    2. Di luar Bali cukup banyak petani yang memiliki lebih dari 1 ha sawah, tetapi P3A tetap juga tidak jalan.



  2. Faktor keterlibatan petani dalam bertani: tidak merupakan necessary condition dan juga tidak sufficient. Mengapa? Di Jawa dan Bali, dan di luar itu, keterlibatan petani dalam bertani sangat tinggi, yang terlihat dalam intensitas tanam yang melebihi angka 200 %, malah di cukup banyak tempat mencapai 300 %. Dari kenyataan yang kita ketahui, hanya subak yang bertahan, sedangkan P3A lainnya tidak bertahan.

  3. Salah satu factor yang tinggal: sanksi sosial yang diterapkan di Bali itu konsisten. Sedangkan di luar itu, penerapan sanksinya sangat longgar, malah tidak ada.

  4. Bagaimana menerapkan sanksi yang tegas adalah masalah nasional, tidak hanya berlaku untuk organisasi pertanian saja, melainkan untuk kehidupan sosial politik ekonomi pada umumnya.

  5. Bagaimana caranya adalah persoalan strategi nasional yang sangat rumit, karena sudah sampai pada tingkat keparahan yang akut.



  1. Siapa yang memberdayakan? Di Indonesia pada umumnya mereka yang masuk dalam kelompok berikut ini.

    1. Pemerintah melalui beberapa departemen seperti Depdagri dengan program IDT, P2KP, PPK yang sekarang berubah nama menjadi PNPM, Depsos dengan macam-macam program pemberdayaan fakir miskin, panti asuhan dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Departemen Pertanian dan sebagainya. Malah hamper semua departemen memiliki program yang menggunakan istilah pemberdayaan.

    2. Lembaga atau organisasi non pemerintah dari dalam dan luar negeri dalam jumlah yang cukup banyak, bekerja di perkotaan dan perdesaan untuk jangka waktu yang lama.

    3. Orang atau kelompok yang ada dalam komunitas sendiri, yang karena alasan tertentu melakukan pemberdayaan dengan kemauan, modal dan “metode” sendiri.

    4. Gejala ini tidak terjadi pada organisasi P3A saja, melainkan pada banyak organisasi. Gejalanya sama: sesudah dibentuk, lalu mati pelan-pelan atau seketika. Berikut ini kisah pengalaman seorang pendamping PNPM yang merasa kecewa dengan campurtangan pihak pendana terhadap proses pemberdayaan kelompok:











Pada awal proyek, semua langkah-langkah pemberdayaan diterapkan sesuai petunjuk yang terdapat buku pedoman. Hasilnya sangat menggembirakan karena hamper semua keputusan dilaksankan secara demokratis, terbuka dan bertanggungjawab. Ini adalah awal dari sebuah kemandirian. Tetapi menjelang akhir proyek, mereka dikasitahu bahwa kelompok yang dibentuk itu adalah persyaratan bagi mereka untuk mendapat dana dari pemerintah. Dengan demikian kemandirian hilang, dan saya kecewa sekali. Memang saya dinilai berhasil, tetapi kemandirian yang sudah ditanamkan melalui kerangka metodologi pemberdayaan yang baik, berakhir dengan ketergantungan baru yang diciptakan oleh pemerintah.


Artikel Terkait

Artikel Sebelumnya


EmoticonEmoticon