Bagaimana Penetapan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

03.49
SKKNI sudah semakin akrab bagi masyarakat karena sampai dengan saat ini karena sudah lebih dari 500 buah telah ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan SKKNI sangatlah dibutuhkan oleh Indonesia kekinian guna mendongkrak kompetensi para pekerja sehingga lebih memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan SKKNI pada masing-masing profesi akan memudahkan pula pengendalian terhadap kualitas hasil pekerjaan, sehingga diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap produk barang dan jasa Indonesia.

Sebagian masyarakat masih bertanya tentang bagaimana tata cara sebuah SKKNI ditetapkan? Untuk menjawabnya tentu kita bisa merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dalam Peraturan menteri ini ada beberapa yang bisa kita telaah secara khusus sehingga akan membawa kita memahami lebih utuh tentang SKKNI.

Penggunaan istilah Kompetensi Kerja dapat dimaknai sebagai kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penjelasan mengenai Kompetensi Kerja dan SKKNI maka kita beranjak untuk memahami tentang: Profesi dan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi kerja tertentu, baik jenis maupun kualifikasinya. Sedangkan pengertian dari pelatihan Kerja berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Tahapan Penetapan SKKNI

Ada 4 tahapan yang harus ditempuh dalam penetapan sebuah SKKNI:

1. Perencanaan penyusunan RSKKNI

  • Instansi teknis pembina sektor menyusun rencana induk penyusunan RSKKNI di masing-masing sektor.
  • Perencanaan penyusunan RSKKNI diprakarsai oleh instansi teknis pembina sektor, asosiasi profesi, pakar, praktisi, asosiasi perusahaan/industri dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengacu pada ketentuan.
  • Dalam hal perencanaan penyusunan RSKKNI tidak diprakarsai oleh instansi teknis pembina sektor, maka Tim penyusun RSKKNI terlebih dahulu melaporkan pada instansi teknis pembina sektor untuk mendapatkan persetujuan.

2. Penyusunan RSKKNI

  • Penyusunan RSKKNI dilakukan pada bidang pekerjaan yang belum memiliki penetapan SKKNI.
  • Penyusunan RSKKNI menggunakan pola RMCS yang mengacu pada kebutuhan lapangan usaha.
Penyusunan RSKKNI sekurang-kurangnya memuat :
  • sektor, sub sektor, atau istilah yang digunakan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
  • bidang, sub bidang kerja dan/atau profesi;
  • jenjang kualifikasi menurut bidang profesi dan/atau pekerjaan;
  • unit kompetensi dan uraian unit kompetensi.

3. Pembakuan RSKKNI

Tahapan penyusunan RSKKNI dimulai dari :
  1. pembentukan komite RSKKNI;
  2. pembentukan tim penyusun RSKKNI;
  3. penyusunan draft RSKKNI;
  4. pembahasan draft RSKKNI melalui pra konvensi;
  5. verifikasi draft RSKKNI hasil pra konvensi;
  6. konvensi dalam rangka pembakuan RSKKNI;
  • Pembakuan RSKKNI dilakukan melalui penyelenggaraan forum konvensi yang dikoordinasikan oleh komite RSKKNI pada instansi teknis pembina sektor.
  • Penyelenggaraan forum konvensi melibatkan asosiasi profesi, pakar, praktisi, lembaga diklat, industri, pemerhati profesi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNSP.
  • Forum konvensi menghasilkan bakuan RSKKNI yang telah disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan untuk ditetapkan menjadi SKKNI.

4. Penetapan SKKNI.

  • RSKKNI yang telah dibakukan melalui konvensi diusulkan oleh instansi teknis pembina sektor kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi SKKNI.
  • Usulan penetapan SKKNI dilengkapi dengan berita acara konvensi.
  • Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari instansi teknis pembina sektor.
  • SKKNI yang telah ditetapkan oleh Menteri diserahkan pada instansi teknis pembina sektor.

SKKNI yang telah ditetapkan berlaku secara nasional menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Pemberlakuan SKKNI dilakukan oleh instansi teknis pembina sektor untuk penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan lapangan usaha dan/atau bidang profesinya.

Menilik pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan seperti dijelaskan diatas tentu akan menjadi telaah dan pertimbangan tersendiri bagi kelompok profesi yang akan memproses SKKNI.  Menyiapkan mental, biaya, SDM yang akan menangani proses tersebut menjadi penentu, tidak sedikit yang putus ditengah jalan, bahkan bubar, sebagian juga mengalami trauma. Tidak sedikit yang berseloroh bahwa tahapannya tidak lebih ringan daripada mendirikan sebuah perguruan tinggi.

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar